Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah resmi ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 8 Agustus 2023. UU ini, yang mencakup 20 bab dan 458 pasal, menjadi fokus utama dalam diskusi dan perhatian di sektor kesehatan Indonesia.
Menanggapi isu tersebut, Program Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH) telah menyelenggarakan Seminar Nasional dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien Pasca Pengesahan Undang-Undang Kesehatan." Acara seminar ini diinisiasi oleh mahasiswa angkatan 2022 dari Program Studi (Prodi) Magister Hukum UPH. Seminar tersebut diselenggarakan dalam format hybrid dan diadakan di UPH Kampus Pascasarjana pada tanggal 2 Oktober 2023.
Melalui sambutannya, Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum, yang menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Hukum UPH, mengungkapkan bahwa dengan berlakunya UU Kesehatan, sebanyak 11 peraturan hukum telah ditiadakan atau tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan tersebut mencakup UU Nomor 419 Tahun 1949 yang mengatur tentang Ordonansi Obat Keras; UU Nomor 4 Tahun 1984 yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Menular; UU Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur tentang Praktik Kedokteran; UU Nomor 36 Tahun 2009 yang mengenai Kesehatan; UU Nomor 44 Tahun 2009 yang mengatur tentang Rumah Sakit; UU Nomor 18 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Kesehatan Jiwa; UU Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur tentang Tenaga Kesehatan; UU Nomor 38 Tahun 2014 yang mengatur tentang Keperawatan; UU Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU Nomor 20 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pendidikan Kedokteran; dan UU Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kebidanan.
"Persetujuan undang-undang ini malah memunculkan sejumlah isu yang perlu diatasi, terutama berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan serta hak dan kewajiban mereka yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang masing-masing. Isu-isu terkait pembentukan UU Kesehatan ini akan menjadi fokus perbincangan dalam seminar ini," ungkap Prof. Agus.
Dalam sambutannya, Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum (FH) UPH, menyatakan bahwa kemunculan peraturan baru tersebut membawa tantangan bagi tenaga kesehatan, masyarakat umum, serta para peneliti hukum.
"Kita perlu memahami tujuan dan implikasi ke depan dari proses pembentukan undang-undang ini. Ini tidak hanya relevan bagi sektor kesehatan, tetapi juga dalam konteks hukum. Saya pikir sebagai mahasiswa dan akademisi hukum, kita harus selalu memperbarui pengetahuan kita terkait perkembangan-perkembangan ini," ujar Velliana.
Melalui rekaman video, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D., menyatakan harapannya bahwa UU yang diinisiasi oleh DPR dapat mempercepat transformasi sektor kesehatan di Indonesia dan memberikan solusi untuk beragam permasalahan kesehatan, termasuk pelayanan primer, rujukan pelayanan, ketahanan kesehatan, pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Prof. Dante kemudian memberikan contoh terkait isu-isu terkait Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, seperti kekurangan tenaga kesehatan, distribusi yang tidak merata, perizinan yang rumit, dan ancaman kriminalisasi terhadap mereka. Menurutnya, UU Kesehatan akan memberikan tiga manfaat signifikan. Pertama, akan ada peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang memadai dan distribusi yang merata. Kedua, proses perizinan akan menjadi lebih cepat, sederhana, dan mudah. Ketiga, tenaga kesehatan yang rentan terhadap kriminalisasi akan diberikan perlindungan hukum khusus.
Prof. Dante juga mengangkat isu meningkatnya kasus malapraktik, yang mencapai 370 kasus pada tahun 2020. Menurutnya, peningkatan sengketa medis ini berpotensi menciptakan praktik defensive medicine, yaitu situasi di mana dokter menghindari tindakan medis berisiko tinggi untuk menghindari tuntutan atau gugatan yang berlebihan dari pasien dan pengadilan. Dalam rangka mencegah situasi ini, Prof. Dante berpendapat bahwa UU Kesehatan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perlindungan hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien.
Prof. Dante menjelaskan bahwa dalam UU Kesehatan terdapat dua pendekatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, melibatkan sebuah majelis yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pidana dan perdata. Pendekatan ini akan menghasilkan rekomendasi apakah ada penyimpangan dari standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional. Kedua, UU ini memberikan prioritas pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme keadilan restoratif.
