Empat Sektor yang Menjadi Sorotan Fraksi Partai Gerindra Kab. Pasuruan Terhadap Pemerintah Daerah

Ada 4 Sektor yang menjadi Sorotan Fraksi Partai Gerindra Kab. Pasuruan Terhadap Pemerintah Daerah

Pertama, Perbaikan Infratruktur. Masyarakat banyak menyampaikan pengaduan kepada kami terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan. Misalnya Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Rembangmenuju Kecamatan Wonorejo. Jalan Desa Rembang menuju desa Oro-oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang yang baru-baru ini terjadi Aksi Protes dari Warga. Belum lagi Jalan di wilayah Kecamatan Kejayan. Dari arah utara, Kejayan ke timur, masuk Monjopati sebelum Desa Klinter parah. Dari arah Barat, wilayah Desa Kepuh dan Desa Randuagung Kecamatan Kejayan. Akses Jalan dari arah desa Sidogiri Kecamatan Kraton menuju Kecamatan Wonorejo. Dimana jalan tersebut merupakan jalur Perekonomian, tenaga kerja, dan Pendidikan (Anak Sekolah).

Kedua, Sektor Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk menilai sejauh mana tingkat Human Development Index (HDI)atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah. Dalam hal pendidikan, yang paling menjadi keluhan masyarakat adalah masih banyaknya pungutan dibeberapa sekolah yang berlabel Gratis khususnya di sekolah-sekolah negeri, dimana biaya operasional dan perbaikan infrastruktur bangunannya disubsidi penuh dari APBN dan APBD.

Ketiga, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di RSUD Bangil banyak dipertanyakan masyarakat. Jangan sampai ada dikotomi antara Pasien Umum dan Pasien yang menggunakan subsidi dari Pemerintah. Baik Pasien yang menggunakan Kartu BPJS maupun yang menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) sekalipun. Karena sejatinya masyarakat tetap membayar walaupun tidak secara langsung. Karena Pemerintah sudah mensubsidi dan hal itu diambil dari pajak yang juga berasal dari rakyat juga.

Keempat, Ketenagakerjaan. Dalam LKPJ Bupati tahun 2014, saudara Bupati telah menyampaikan bahwa di Kabupaten Pasuruan angka Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,18 % dari tahun 2013 sebesar 4,35%. Akan tetapi ketika hal ini disampaikan kepada masyarakat, hal berbeda ditunjukkan masyarakat. Fakta di lapangan banyak sekali warga Kabupaten Pasuruan yang masih mengalami pengangguran. Fakta ini sebenarnya bisa dikurangi jika Pemerintah Daerah membuat kebijakan sebelum mengeluarkan izin kepada industri, pihak pengusaha yang berada di kabupaten Pasuruan harus memprioritaskan warga lokal Kabupaten Pasuruan sebagai pekerjanya dan melakukan pengawasan secara ketat.