ALABAS Sebagai Identitas

Alabas bergema. Suara suara mendukung dan menolak pemekaran aceh, yaitu provinsi ALABAS hampir mendapat proporsi yang sama dalam media. Bahkan media nasional. Itu baik. Beberapa media nasional sudah memberitakan isu politik Aceh ini dalam beberapa minggu ini. Kita punya suara mas bro..

Menurut saya, jadikan saja provinsi Alabas ini.Negara mestinya segera memperhatikan aspirasi masyarakat ini, sehingga terealisasi nyata, sehingga tidak hanya terlokalisi menjadi wacana dan aspirasi kami semata. Jangan lama lama karena perjuangan untuk ALA ABAS sudah lama dari awal tahun 2000an. Banyak faktor yang mendasar munculnya gagasan pemekaran Aceh menjadi provinsi ALABAS. 

Sebenarnya banyak faktor yang mendasari ALABAS ini. Diantaranya

Pertama, faktor pembangunan, secara kasat mata jelas terlihat bagaimana kesenjangan telah terjadi dalam pembangunan antaa wilayah barat selatan lauser (ALABAS) dengan wilayah timur utara. Ini memunculkan kegelisahan, kecemburuan dan pertanyaan. Kenapa kami gak dibikin maju maju.

Kedua, faktor identitas sosial politik. Aceh terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa, yaitu suku Aceh sendiri, jamee, pakpak, singkil, gayo, alas.  Dan pada suku suku tersebut, misal nya bahasa Aceh ada juga terdapat perbedaan dialek, semiotik dan kosa kata antara satu daerah dengan daerah lain. Wilayah ALABAS lebih majemuk dalam polarisasi masyarakatnya. Diwilayah ALABAS inilah berdiam suku asli gayo, alas, pakpak, singkil dan jame, dan suku aceh dibarat selatan. Diwilayah ALA umum kita melihat orang bersuku batak, nias, dan jawa. Dan proses inkulturasi berbagai suku ini jelas nampak dan biasa didaerah ini.

Wilayah ALABAS contoh kemajemukan Indonesia yang multi ragam suku bangsa dan bahasa hal inilah salah satu yang menunjukkan kekhasan keunikan daerah tersebut.

Faktor ketiga, faktor pemerintahan. Seringkali dikeluhkan oleh pemerintahan daerah diprovinsi aceh. Jauhnya rentang kendali ke provinsi, misal dari kota subulussalam ke Banda aceh memakan waktu 10-12 jam. Bahkan untuk subulussalam dan aceh singkil, malah lebih dekat ke medan sumatra utara. Dan hampir selalu pejabat dan pengusaha ataupun masyarakat jika ada urusan ke pusat provinsi banda aceh, ke medan dulu, naik pesawat dimedan tujuan banda aceh. Sangat boros waktu dan dana.

Faktor keempat, faktor politik itu sendiri. Bagaimana mungkin Ala/Abas bisa maju. Jika elite elite di provinsi, eksekutif dan legislatif yang menguasai gedung gubernur dan dpr nya bukan orang ALABAS ?. Kita tahulah bagaimanapun ada politik anggaran  yang mempengaruhi arah pembangunan, arahnya kemana, ke daerah mana dan ke kelompok mana. Selama ALABAS masih minoritas kuku nya di provinsi, bagaimana mungkin proporsi pembangunan bisa lebih tinggi. 

Oleh karena itu, sewaktu mendengar ada cara pemekaran melalui undang undang pemerintah daerah yang baru, bisa menjadi jalan terwujudnya provinsi ALABAS ini, selain lewat metode undang undang pemerintah aceh, tentu ini sebuah berita gembira. Karena kalau lewat undang undang pemerintahan aceh (uupa), kebijakan pusat mesti konsultasi dengan gubernur dan dengan dpra, jika gubernur dan dpra gak legowo pemekaran, gak jadi jadi ini provinsi ALABAS, mimpilah, kecuali mereka bijak. Bijak melihat pemekaran toh akan memajukan daerah itu sendiri, dengan anggaran baru, dengan pembangunan baru, lapangan kerja baru, akan memungkinkan daerah pemekaran semakin maju dan berkembang.  Bukan malah alergi dengan aspirasi masyarakat.dan dalam perkembangan saat ini memang ada beberapa elite dpra aceh semacam sulaiman abda dan abdullah saleh yang legowo untuk pemekaran aceh. Tentu kita berterimakasih kepada mereka.