Diketahui bahwa kebijakan luar negeri AS banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan respon kebijakan luar negeri AS yang berbeda di setiap pemerintahan. Meski demikian, kebijakan luar negeri AS selalu konsisten menempatkan ancaman nuklir Iran sebagai ancaman keamanan utama. Dari pemerintahan Bill Clinton hingga pemerintahan Joe Biden, masing-masing presiden menggunakan serangkaian kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk menghentikan ambisi senjata nuklir Iran, mulai dari sanksi ekonomi, tekanan internasional, solusi diplomatik, bahkan intervensi militer.
Kebijakan-kebijakan luar negeri AS tersebut tentunya menimbulkan ketegangan tiada akhir antara AS dan Iran. Ketegangan tersebut sempat mereda  pada 2015 tahun saat Iran  dan AS menyepakati Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan itu melarang Iran menjalankan program nuklirnya dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat serta negara lainnya akan melonggarkan sanksi.
Namun, kesepakatan tersebut berakhir ketika AS kembali memberlakukan sanksi kepada Iran pada 2018 lalu. Salah satunya adalah sanksi ekonomi. Hal tersebut menyebabkan ketegangan AS-Iran kembali terjadi dan seakan menjadi lingkaran setan tiada akhir. Dimana AS akan terus memberikan sanksi kepada Iran selama masih mengembangkan nuklir, sementara Iran akan meneruskan program nuklir selama AS belum mencabut sanksinya.
Isu ini tentunya akan memiliki pengaruh besar bagi masa depan global. Nuklir Iran merupakan sebuah ancaman besar bagi sekutu-sekutu AS di Timur Tengah seperti Israel. Di sisi lain AS tentunya akan berusaha mempertahankan komitmennya untuk melindungi sekutu-sekutunya dengan berbagai kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri AS inilah yang nantinya akan menimbulkan multiple effect bukan hanya bagi Iran dan Timur Tengah, namun juga bagi dunia internasional. Tidak menutup kemungkinan, ketegangan AS-Iran ini akan menimbulkan dampak secara global seperti turunnya harga minyak dan pecahnya konflik bersenjata.
