Meredam Korupsi di Indonesia Ternyata Tidak Sulit

Indonesia dikenal sebagai salah satu negeri terkorup di dunia. Aparat penegak hukum mengaku sulit membuktikan korupsi. Di majalah The Economist edisi 16 Maret 2006, Ben Olken, peneliti di Harvard University memperlihatkan bahwa membendung korupsi tidaklah sesulit pengakuan aparat Indonesia.

Disponsori oleh Bank Dunia, Olken memeriksa jalan di salah satu desa di pulau Jawa yang dibangun oleh penduduk desa dengan biaya Bank Dunia. Jalanan itu rusak lebih cepat daripada yang dibayangkan. Padahal diperkirakan setiap penduduk desa itu bisa untung 3,3 dollar AS selama jalanan itu bisa dipergunakan.

Olken lantas mengambil contoh materi jalan itu dan membandingkannya dengan contoh jalanan yang semestinya dibangun sesuai bestek yang diajukan kepada Bank Dunia. Ia juga mencari data harga buruh, truk-angkut, dan harga di pemasok. Berdasarkan perbandingan itu ia menemukan bahwa 28% anggaran tidak dibelanjakan sesuai anggaran, terutama pada bagian material. Bertumpu pada temuan ini, Olken mencari cara untuk memerangi korupsi.

Semula ia mengandalkan rapat desa sebagai pengawas pembangunan di desa, namun gagal. Orang yang jadi pengawas ternyata bisa disogok untuk tutup-mulut. Kemudian Olken mencoba memakai sistem pengawas keuangan.

Pada awal pembangunan, ia memilih beberapa penduduk desa secara acak. Kepada mereka disampaikan, atau persisnya diancam, bahwa keuangan mereka akan diperiksa oleh akuntan profesional ketika proyek selesai.

Cara kedua ternyata mengurangi kehilangan uang 8 - 20 persen bahkan lebih. Ongkos akuntan memang tidak murah, 335 dollar AS, dan ada risiko kolusi dengan orang yang sedang diteliti. Kendati demikian, sistem ancaman audit ini memberi harapan untuk memperpanjang umur jalanan.

Saran Olken memperlihatkan bahwa kepala desa yang korup menakar kemungkinan tertangkap dan hukuman yang berikan. Seandainya tertangkap, si kepala desa bisa dilengserkan lewat pemilihan-ulang. Pemeriksaan dan pengawasan memang tidak bisa diserahkan kepada warga desa, namun hukuman bisa didesakkan oleh rakyat setempat.