Kesejahteraan Masyarakat Jadi PR Kenaikan Tarif PPN

Ilustrasi: Pexels

Namun, meskipun kebijakan ini dirasakan memberatkan oleh sebagian besar masyarakat, ada pula pandangan yang menganggap bahwa peningkatan tarif PPN adalah langkah yang diperlukan untuk mengatasi defisit anggaran negara yang terus melambung. 

Dengan rasio utang Indonesia yang semakin tinggi, pemerintah dituntut untuk menemukan cara baru dalam memperkuat struktur fiskal dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. 

Pada akhirnya, beberapa kalangan berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN adalah harga yang harus dibayar untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

Tantangan utama bagi masyarakat adalah bagaimana menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa kehilangan daya beli.

Sementara bagi pemerintah, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang paling terdampak dapat menciptakan keseimbangan, dan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek. 

Jika tidak, kebijakan ini bisa memperburuk ketidakpuasan rakyat dan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa kebijakan fiskal yang baik harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan kata lain, kenaikan tarif PPN seharusnya tidak hanya dilihat sebagai solusi untuk defisit anggaran, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa rakyat tidak terbebani lebih jauh dalam kondisi ekonomi yang sudah cukup sulit. 

Lihat juga: Apakah Panic Buying Terjadi Karena Situasi Ekonomi, Gender, dan Pendidikan?

Masyarakat, terutama kalangan menengah dan bawah, berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang muncul akibat kebijakan ini, agar keberlanjutan pembangunan negara dapat terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat yang paling rentan.