Akhir-akhir ini, dunia pendidikan tinggi di Indonesia dihebohkan dengan berbagai aksi mahasiswa kepada pimpinan perguruan tinggi tempat mereka belajar. Mereka menuntut agar pihak rektorat dan pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mencari solusi yang lebih pro rakyat.
Baca juga: Lebih Dekat dengan 3 Sosok Tokoh Muhammadiyah yang Berpendidikan Barat
Tak lama berselang, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie, merespons gelombang kritik UKT di perguruan tinggi yang kian mahal itu. Ia menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun yakni dari SD, SMP hingga SMA. "pendidikan tinggi ini adalah tertiary education," ungkapnya (16/5/2024).
Kuliah adalah kebutuhan tersier, benarkah?
"Pandangan bahwa kuliah merupakan kebutuhan tersier atau mewah adalah persepsi yang sepatutnya tidak diungkap oleh pengelola pendidikan tinggi selevel Kemendikbudristek," ujar Dr Kumara Adji Kusuma, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).
Menurutnya, hal tersebut sama dengan mengatakan tidak pentingnya peran pendidikan tinggi dalam pembangunan individu dan bangsa, terutama bagi kaum yang tidak mampu. Perguruan Tinggi sepatutnya harus dipandang sebagai kebutuhan primer, bukan kebutuhan mewah. Pendidikan adalah hak asasi manusia pada level masyarakat manapun.
Hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tinggi tidak boleh dianggap sebagai kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi sebagai hak dasar yang harus diakses oleh setiap individu yang memenuhi syarat.
Dosen yang pernah mengenyam kuliah di negeri Jiran ini juga menyinggung isu ini ke dalam ranah ekonomi. Terdapat keterkaitan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi dengan peningkatan ekonomi rakyat. Esther Duflo, seorang ekonom penerima penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 2019 bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer atas karyanya dalam mengentaskan kemiskinan global, memiliki pandangan yang relevan terkait pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Baca juga:Â Kolaborasi Ciptakan Pendidikan Berkualitas, Mahasiswa KKN-P Umsida dan SD Sentul 1 Bersatu
Pendidikan tinggi adalah investasi
Duflo memandang pendidikan sebagai investasi yang sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam banyak penelitiannya, Duflo menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan individu dan pengurangan kemiskinan. Pendidikan tinggi, khususnya, memberikan peluang lebih besar untuk mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
