Kuliah Bareng Birokrat Administrasi Publik UM Bandung Kupas Soal Mengatasi Public Distrust

Bandung - Setelah sukses menghadirkan pakar dan tokoh dari berbagai kalangan, kini mahasiswa program studi Administrasi Publik UM Bandung juga berhasil menghadirkan staf ahli DPR RI dan Ketua DPD KNP Kabupaten Bandung dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat edisi keempat.

Kuliah Bareng Birokrat kali ini berlangsung di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Selasa (26/12/2023). Acara yang berjalan khidmat ini mengangkat tema "Urgensi Birokrasi: Upaya Mengatasi Public Distrust."

Acara ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah birokrasi dan governansi publik yang diasuh dosen pengampu Fatmawati. Dalam acara tersebut hadir dua narasumber yakni Tenaga Ahli Komisi X DPR RI Hasan Basri dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Rifki Fauzi.

Kegiatan tersebut berlangsung lancar dan diikuti 100 orang peserta dari berbagai program studi di UM Bandung dan juga beberapa mahasiswa dari luar kampus.

Ketua pelaksana Kuliah Barang Birokrat Maulana Ikbal menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Mahasiswa, lanjut Maulana, merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan kritik dan kontrol terhadap kinerja birokrasi. "Hal itulah yang menginisiasi kami sehingga mengambil tema ini sebagai bahan diskusi," ujar Maulana.

Hasan Basri memaparkan bahwa peran dan partisipasi pemuda terhadap masyarakat dalam mendorong kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi itu sangat penting.

Hal tersebut untuk dapat menjaga nilai-nilai demokrasi pemerintah, mendapat dukungan dan penerimaan rakyat, serta menjaga kehormatan dan martabat institusi.

"Mahasiswa jangan apatis apalagi dalam politik karena semua kebijakan yang dirasakan masyarakat merupakan produk-produk politik. Sehingga mahasiswa perlu memperhatikan kebijakan pemerintah yang diaplikasikan kepada masyarakat," tutur Hasan.

"Jika dirasa kebijakannya tidak pro masyarakat, mahasiswa berhak meminta klarifikasi atau melakukan audiensi dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Mahasiswa harus berperan aktif dalam hal ini," lanjut Hasan.