Mikul artinya memikul atau membawa sesuatu diatas bahu dan dhuwur artinya tinggi, sedangkan mendem artinya menanam, kemudian jero artinya dalam. Maka makna "mikul dhuwur mendem jero" adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan pada waktu yang bersamaan ada yang harus ditanam atau dipendam dalam-dalam.
Budaya Jawa terkenal dengan etika sopan santun, dan salah satu wejangan dari leluhur terkait etika adalah “Mikul dhuwur mendem jero” , jika kita ubek-ubek makna wejangan ini di mbah google akan bermuara pada persoalan mengenai sikap kita pada orang tua atau pada pimpinan, yang intinya kita harus menghormati dan menjunjung tinggi (mikul dhuwur) pimpinan kita, sementara disaat yang bersamaan kita dituntut untuk selalu mengubur dalam dalam (mendem jero) segala aib dan kesalahan pimpinan. Maksud leluhur dengan wejangan ini tentu sangat arif , demi menciptakan suasana tentrem dan adem, dengan tetap menghormati dan menjaga kewibawaan atasan.
Masalahnya apa yang harus dijunjung tinggi dan apa yanng harus ditanam dalam-dalam dan dalam keadaan bagaimana hal itu dilakukan. Pada era Soeharto, wejangan ini benar-benar diaplikasikan secara harfiah, tidak diperkenankan memaknai “mikul dhuwur mendem jero” secara bebas, walhasil koruptor pun tenterem dan adem serta bebas merdeka mengeruk dan menikmati hasilnya, kalaupun ketahuan paling banter Harmoko tinggal bilang “sesuai petunjuk bapak, mutasi itu hal biasa”. Sementara rakyatpun tenterem dan adem meskipun duitnya dicolong koruptor, “enak jamanku toh”.
Sekarang, dengan cara bagaimana wejangan ini diaplikasikan pada seorang calon Presiden yang ditunjuk oleh partainya , yang tanpa tedeng aling-aling dinyatakan sebagai “petugas partai” terlepas apapun istilah “petugas partai” itu dimaknai ?
Jokowi, adalah satu-satunya calon Presiden yang bukan ketua umum partai, sesuatu yang fenomenal di era reformasi, Jokowi sanggup mengalahkan elektabilitas ketua umumnya sendiri, namun di sisi lain , jika terpilih menjadi Presiden maka falsafah “mikul dhuwur mendem jero” akan menjadi beban berat bagi Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan, independenkah kebijakan-kebijakan Jokowi atau setiap kebijakan Jokowi harus dengan persetujuan atasan / partai ?
Dalam mengamalkan falsafah mikul dhuwur mendem jero, sebagai cah ndeso, Jokowi sudah membuktikan rasa hormatnya pada Megawati , selalu mencium tangan pada berbagai kesempatan adalah salah satu cara Jokowi menghormati (mikul dhuwur) Megawati, lantas bagaimana cara Jokowi menutup (mendem jero) kesalahan-kesalahan masa lalu Megawati plus korupsi yang dilakukan kader partai, baik partainya sendiri maupun partai koalisinya, yang diantaranya adalah PDIP 113 kasus, PKB 17 kasus, Hanura 6 kasus, dan nanti jika terpilih bagaimana “Presiden Joko Widodo” menghadapi kader-kader haus proyek yang menghalalkan segala cara, yang notabene adalah orang-orang yang bahu membahu menjadikan Jokowi sebagai RI.1
[caption id="attachment_326404" align="aligncenter" width="418" caption="Mikul Dhuwur (vivanews)"][/caption]
Dengan posisi yang terjepit itu , sanggupkah Jokowi menjadi Semar yang dikenal sebagai tokoh jelmaan dewa yang hidup sebagai rakyat jelata, bersahaja, tidak berhasrat menjadi penguasa dan tidak berhasrat memperkaya diri, selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara di sisi lain Semar sanggup mengendalikan kaum penguasa agar selalu mendengarkan dan memperhatikan suara rakyat.
Semar meski berbadan gempal tampak terlihat gagah dengan selendang kebesaran dan bulu kuncungnya yang putih bersih, sedangkan Jokowi secara fisik bagai kutilang (kurus tinggi langsing) namun tetap tampak gagah dengan seragam Gubernurnya apalah lagi nanti dengan baju Presiden. Apakah Jokowi akan mewarisi sikap Semar ?
Semoga saja Jokowi dengan gagah dan berani mati membela rakyat , seperti Semar. Tetap menghormati atasan dan partai serta koalisinya dan pada waktu yang bersamaan membenamkan para koruptor ke penjara terdalam meskipun itu teman separtai dan koalisi-koalisinya.
[caption id="attachment_326402" align="aligncenter" width="448" caption="Eling lan waspada.. (edited wikipedia)"]
