Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) direbut oleh kelompok juang kala itu. Pada prinsipnya hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas dari penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan.
Setelah mendapat mandat tersebut, sistem kenegaraan kemudian dimanejemenisasi oleh founding fathers dan mothers bangsa. Sehingga bangsa dan negara dapat menciptakan lahan subur untuk berbagai pertumbuhan yang mensejaterahkan Rakyat Indonesia.
Sejak presiden pertama, sang proklamator kita, Soekarno hingga presiden Joko Widodo, Masyarakat Seram utara, di Kabupaten Maluku Tengah belum sedikit pun menikmati infrastruktur listrik yang signifikan dan memadai.
Presiden Jokowi telah meluncurkan program 35.000 mega watt listrik di seluruh Indonesia, tentu ini merupakan bentuk responsif pemerintah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi terbarukan kita yang sejak lama belum terealisasi dengan baik.
Bahkan Pak Jokowi pun Optimis terhadap Infrastruktur Ketenaga listrikan kita. Kalau Maluku sebagai sumber perekonomian berbasis rempah-rempah, lantas kenapa Seram Utara sebagai dapur Kabupaten Maluku Tengah, masih minimalis merasakan  proteksi pemerintah.
Belum lagi gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail telah berjanji akan memasukan listrik di Kepulauan Maluku Hingga ke pelosok Desa. Itu artinya Seram Utara ( Wahai dan beberapa desa sekitarnya) akan terakomodir dari janji tersebut, tutur Utoyo Usman Pelu sebagai Mahasiswa Yang berasal Dari Seram Utara.
Namun dibalik pernyataan keras itu, nihil hasilnya alias omong kosong. Masyarakat  Seram Utara pernah mendatangi gedung PT PLN di Masohi, mereka menuntut untuk kemudian listrik adalah hal urgen yang paling dibutuhkan. Karena bagi mereka listrik merupakan kebutuhan dasar yang sulit mendarat di daerah itu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
