Menuju Reformasi Bantuan yang Adil dan Akurat

Pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal tersebut menjadikan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai  presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Banyak harapan masyarakat atas terpilihnya pasangan Prabowo Gibran. Langkah nyata dalam terwujudnya perubahan positif dalam semua aspek kehidupan masyarakat harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk merealisasikan harapan masyarakat.
Perubahan sistem penyaluran bantuan, baik bantuan bidang sosial atau bantuan bidang pendidikan menjadi salah satu harapan generasi muda. Berita tentang penyaluran bantuan pemerintah yang salah sasaran bukan menjadi hal asing yang didapat saat ini. PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program bantuan sosial yang penyalurannya masih belum tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, keluarga yang kurang mampu dan lebih membutuhkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Padahal, keluarga yang lebih baik ekonominya, memiliki harta dan aset yang layak, dan berkehidupan cukup mendapatkan bantuan tersebut.
Selain PKH, terdapat juga salah sasaran pada program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program ini merupakan program dari perlindungan sosial (Perlinsos). Sasaran dari program ini adalah keluarga tidak mampu yang ekonominya terdampak karena adanya pandemi Covid-19. Bantuan sosial ini berupa pemberian uang tunai untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami. Data BPK menunjukkan bahwa 22,16% KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT desa, dari seluruh 26 kabupaten, terdapat 1.288 desa yang tidak memenuhi persyaratan. Tidak diterima bantuan dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT pada satu kabupaten dengan 541 desa dan 164.340 kepala keluarga, padahal kabupaten tersebut termasuk golongan miskin. Ditemukan juga masalah dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada realisasi BLT desa yang tidak didukung pada 410 pemerintah desa atau 21,08% di 22 kabupaten.
Penyaluran dana beasiswa KIP-K yang salah sasaran juga menjadi masalah dalam penyaluran bantuan di bidang pendidikan. Seseorang yang kurang mampu dan masih dalam masa pendidikan, seharusnya menerima beasiswa KIP-K untuk menunjang biaya pendidikannya. Pada realitanya, beberapa penerima beasiswa KIP-K merupakan kalangan yang mampu menanggung biaya pendidikannya. Hal ini tentu berimbas pada mahasiswa yang kurang mampu. Dengan keadaan ekonomi yang tidak mencukupi,ia bisa kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Dengan adanya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan di atas, harapan besar dimiliki oleh generasi muda kepada presiden dan wakil presiden. Mereka berharap dengan adanya pemimpin baru, sistem yang menjadi penyebab salah sasaran dalam penyaluran dana bantuan dapat diperbaiki. Sangat disayangkan apabila terdapat generasi muda yang terhalang perekonomiannya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat disayangkan juga jika hanya karena tidak memiliki dukungan finansial yang memadai, menjadikan tidak bisa mengembangkan bakat unggul yang dimilikinya.