Salah satu cara terbaik mengobati badan yang lelah adalah dengan menulis, percaya? Haha aku lagi capek beud! Malas melakukan pekerjaanku dan sepertinya menulis bisa membuat aku bersemangat dengan topik yang memang benar-benar selalu ada dalam pikiran emak-emak, apalagi kalau bukan tentang pendidikan anak.
Pernah di sebuah grup kami berdiskusi tentang ragam pendidikan di Indonesia dan selalu ada komentar seperti ini "udahlah kalem aja, nanti juga ganti Mentri ganti aturan!". Makanyalah ya urusan pendidikan kita ribet? Nah sejak Pak Probowo terpilih jadi Presiden, semua sudah berspekulasi kek apa nantinya pendidikan kita? Siapa Menterinya? Apakah semua program kontroversial akan ditiadakan? Zonasi yang bikin ribut tiap penerimaan siswa baru akankah dihapus?, UN yang tak ada apakah akan muncul lagi? Padahal setiap program itu selalu ada saja pendukungnya, keknya nggak pernah orang tua kompak menolak, betul?
Saat Zonasi diterapkan aku bisa memahami tujuannya, biar nggak ada lagi sekolah tujuan favorit, biar yang pernah putus sekolah bisa lanjut jadi tujuannya itu baik namun otak-otak orang tua cukup kreatif merusak tujuan baik tadi. Bayangkan sampai ada calo titip KK supaya anak bisa masuk sekolah jalur zonasi, calo sertifikat berbagai event supaya anak bisa masuk tanpa tes lewat jalur prestasi non-akademik, bahkan kemarin seorang bocah bilang samaku "di sekolahku bisa Bu beli bangku". Bukan programnya yang salah tapi manusianya!
Mengenai Ujuan Nasional pun kalau diadakan kembali yakinlah nilai itu masih bisa dibeli, saat aku sekolah dengan judul EBTANAS (UN) nilai juga sudah diperdagangkan, artinya ya ges mau sebagus apapun program tapi kalo otak kita sebagai manusia masih manipulatif maka menurutku urusan pendidikan kita tetap tak berujung.
Okelah lantas apa yang terjadi saat ini? Mendadak Kementerian Pendidikan di pecah jadi 3, what? Aku orang awam ini langsung mengirim pesan kepada adikku which is dia profesinya adalah Dosen so ada baiknya aku tanya pendapat dia yang memang terdampak akan kebijakan baru ini. Dan dari obrolan kami artikel ini aku buat, semoga saja opiniku nggak salah arah ya dan kalian boleh ikut nimbrung diskusi di kolom komentar.
Kemendikbud Dipecah Jadi Tiga, Apa Dampaknya?
Sejak Presiden Prabowo menjabat,tentu saja tiap pemimpin punya gaya tersendiri dan salah satunya pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian terpisah yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Tangkapan Layar (1) Obrolan dengan adikku, (2) status teman yang khawatir UN dilakukan dengan curang (Ulihape)
Pemecahan Kementerian: Fokus atau Fragmentasi?
Selama ini, satu kementerian menangani banyak hal—pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, riset, serta kebudayaan. Tidak mengherankan jika hasilnya terasa kurang maksimal. Satu menteri mengurus banyak bidang, otomatis perhatian dan tenaga terbagi. Belum lagi, tiap sektor punya masalahnya sendiri, mulai dari kurikulum di sekolah dasar hingga kebutuhan riset di perguruan tinggi. Secara pribadi adikku yang juga seorang Dosen berpendapat bahwa lebih baik  pendidikan tinggi diurus kementerian tersendiri, tanpa campur tangan dari masalah yang biasanya berkutat di pendidikan dasar. Jadi, pemecahan ini membuka peluang untuk lebih fokus menangani tiap sektor dengan pendekatan yang sesuai. Sehingga Dosen dan Guru bisa mendapat penanganan yang tepat menurutnya.
Bayangkan kalau kementerian pendidikan tinggi sudah berdiri sendiri, masalah-masalah spesifik seperti peningkatan kualitas dosen dan riset akan lebih mendapat perhatian. Begitu juga untuk pendidikan dasar dan menengah, bisa lebih fokus menangani masalah kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak. Lalu kebudayaan, yang sering kali diabaikan, akhirnya bisa punya ruang sendiri untuk berkembang dan diprioritaskan, ehm mungkin nanti seperti Korea tuh banyak banget kan dramanya yang disponsori oleh Kementerian Budaya.
Namun menurut adikku nggak ada hal yang mudah ketika ada perubahan pada sebuah kebijakan, dan harus paham juga kalau tidak semua perubahan membawa kebaikan tanpa tantangan. Pemecahan kementerian bisa berarti koordinasi yang lebih rumit antar kementerian. Bila tidak dikelola dengan baik, ada potensi tumpang tindih kebijakan atau bahkan fragmentasi dalam eksekusi program. Jadi, meski pemisahan ini menjanjikan fokus yang lebih baik, tantangan administratif tetap ada, so let's see ajalah ya!
Menghapus Kurikulum Merdeka : Proyek Ambisius yang Belum Siap?
