Dikhawatirkan Mengancam Demokrasi, Kampanye Hitam Tanggung Jawab Siapa?

[caption id="attachment_324658" align="aligncenter" width="640" caption="Jokowi Vs Prabowo/Istimewa/Jurnal3.com"][/caption]

Black Campaign atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai kampanye hitam, di tahun politik ini marak terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Pasangan Jokowi-JK yang diusung oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem serta Partai Hanura, dan Prabowo-Hatta yang diusung oleh Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN serta Partai Golkar sama-sama terserang demam Kampanye Hitam.

Berita tentang isu masa lalu yang menyebutkan Prabowo merupakan bagian dari Orba  serta berita Jokowi dengan etnisnya dan isu meninggalnya pun tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Seperti berperang, kedua kubunya gencar melontarkan serangan politik. Ada pula kubu yang menjadikan kampanye  hitam sebagai kendaraan untuk merebut hati rakyat dengan menampilkan diri sebagai sosok yang ter”dzolimi” dalam kampanye hitam tersebut.

Berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat, ada yang menganggap kampanye hitam digagas oleh lawan politiknya untuk saling menjatuhkan, bahkan ada juga yang menebak kampanye hitam menjadi trend pencitraan yang sengaja dibuat oleh tim sukses untuk memperlihatkan sang tokoh yang menjadi Capres adalah sosok yang terdzolimi.

Meskipun banyak spekulasi muncul, namun hingga saat ini asal muasal dari kampanye hitam masih terus menjadi teka-teki. Entah dari mana asal muasal kampanye hitam yang saling menyudutkan pasangan Capres-Cawapres tersebut, namun yang jelas, kampanye hitam lambat laun akan menciderai sistem Demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang  fair dan sehat pada 9 Juli mendatang tentu saja menjadi keinginan seluruh masyarakat Indonesia untuk memenuhi janji demokrasi. Patut disayangkan, jika terus terjadi, kampanye hitam justru dikhawatirkan akan memecah belah bangsa Indonesia karena cenderung membawa isu-isu “sexi” untuk didebatkan, seperti isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan.

Jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan yang berwewenang dalam mengatasi perkara dalam Pemilu tidak segera cepat dan tegas mengungkap siapa dalang di balik Kampanye Hitam tersebut bisa jadi Pesta Demokrasi lima tahunan ini cidera. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap para calon pemimpinnya karena doktrin dari kampanye hitam dikhawatirkan akan membangun opini yang tersebar luas. Jika rakyat sudah tidak percaya, bagaimana negara Indonesia akan berdaulat?

Salam Kompasiana!