[caption id="attachment_327874" align="aligncenter" width="630" caption="Ilustrasi-Monorail | Kompasiana"][/caption]
Jakarta, Kota Metropolitan yang menjadi impian setiap rakyat Indonesia. Rasanya belum lengkap tinggal di Indonesia jika belum mengunjungi Jakarta. Kota yang konon katanya menyediakan sejuta pesona yang siap memukau para pengunjungnya.
Jakarta, kota yang terkenal akan gedung – gedungnya yang menjulang tinggi, tempat – tempat wisata dengan panoramanya yang menakjubkan, aneka macam kuliner yang siap memanjakan mulut, hingga peninggalan – peninggaln sejarah yang sangat mengagumkan.
Tak heran, dari tahun ke tahun pengunjung Ibukota selalu meningkat drastis. Bukan hanya sekedar untuk mengisi liburan tetapi juga menjadi pilihan utama sebagai tempat mengais rejeki. Jakarta adalah benar – benar kota yang menjanjikan segala hal untuk setiap pengunjungnya.
Menjadi pusat pemerintahan dan industri di Indonesia, Kota Jakarta tentu dituntut untuk memiliki fasilitas yang memadai bukan hanya jaringan komunikasi tetapi juga moda transportasi. Adalah menjadi rahasia umum bahwa kota yang dikenal dengan sejuta pesonanya hingga saat ini masih memiliki masalah yang belum terselesaikan.
Masalah Ibukota memang kian kompleks namun yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan adalah masalah infrastruktur yakni moda transportasi. Mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, hingga Joko Widodo,permasalahan transportasi belum terselesaikan. Terlihat kemacetan terjadi dimana – mana. Tiga generasi kepemimpinan semestinya cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut namun hingga kini masih jauh dari harapan. Jakarta sebagai kota sejuta pesona telah berubah menjadi kota sejuta kemacetan.
Untuk mengurangi kemacetan, Pemprov DKI melakukan berbagai terobosan yakni dengan membangun jaringan moda transportasi massal. Mulai dari busway hingga monorail. Meskipun terbilang sukses dalam mengembangkan busway namun uniknya proyek Jakarta Monorail hingga kini masih mangkrak.
Jalan Panjang Proyek Jakarta Monorail
Lebih kurang 10 tahun telah berjalan, pengerjaan konstruksi proyek Jakarta Monorail belum terselesaikan. Tiang – tiang pancang yang dibangun 2004 silam seolah – olah menjadi saksi bisu akan harapan terwujudnya transportasi massal kebanggaan. Jakarta Monorail, itulah moda transportasi impian untuk Kota Metropolitan.
Sayangnya, entah kapan impian itu akan terwujud. Tak ingin menjadi harapan yang sia – sia, dengan menggandeng PT. Jakarta Monorail (JM), Kompasiana mengadakan acara nangkring, Sabtu (24/5/2014) di Outback Steakhouse, Kuningan City, Jakarta. Tujuannya adalah untuk melihat duduk persoalan proyek Jakarta Monorail.
[caption id="attachment_327878" align="aligncenter" width="630" caption="Suasana Kompasiana Nangkring Bareng PT Jakarta Monorail di Outback Steakhouse, Kuningan City, Jakarta. Sabtu (24/05/14). Tampak Narasumber (dari kiri) : Jhon Aryananda, Tjipta Lesmana, Dharmaningtyas, Lukas Hutagalung dan sebagai moderator adalah Bapak Laksono Hari Wiwoho | Foto: Uki Kifli"]
“Jakarta Monorail: Persoalan Infrastruktur atau Politik?” Itulah tema yang diangakat dalam acara Kompasiana Nangkring kali ini. Bersama empat narasumber diantaranya adalah Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM), Jhon Aryananda; Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana; Pengamat Transportasi, Dharmaningtyas; Konsultan Bidang Infrastruktur Bappenas, Lukas Hutagalung; dan sebagai moderatornya adalah Editor Megapolitan Kompas.com, yakni Bapak Laksono Hari Wiwoho.
Sebelum diskusi panelis dilanjutkan secara lebih mendalam, dalam rangka untuk menghangatkan suasana, terlebih dahulu Kang Pepih Nugraha memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Kang Pepih menyampaikan tujuan dari acara nangkring yaitu untuk mengupas tuntas permasalahan yang dihadapi proyek Jakarta Monorail. Kang Pepih membolehkan peserta nangkring untuk memberikan pertanyaan – pertanyaan kritis kepada narasumber terkait monorail. Serentak para peserta tepuk tangan atas sambutan yang diberikan Kang Pepih.
Apa itu Monorail?
Setelah sambutan Kang Pepih, acara kemudian dilanjutkan dan dipandu oleh moderator. Kepada Jhon Aryananda, Bapak Hari Wiwoho memberikan kesempatan untuk memaparkan seputar monorail. Dengan semangat yang menggebu – gebu, Jhon menjelaskan bahwa monorail adalah sistem transportasi yang mempunyai rel tunggal dan berbeda dengan kereta api danMass Rapid Transit (MRT) yang memiliki dua rel. Dengan kapasitas penumpang lebih kurang 208 orang/gerbong. Terdapat 8 gerbong, diperkirakan monorail dapat mengangkut 600.000 penumpang setiap hari.
[caption id="attachment_327879" align="aligncenter" width="630" caption="Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM), Jhon Aryananda menjelaskan seputar monorail | Foto: Uki Kifli"]
Selain itu, monorail juga memiliki kelebihan yakni menggunakan energi listrik dan ban karet. Artinya monorail adalah moda transportasi yang ramah lingkungan. Jakarta yang dikenal dengan sejuta kemacetannya, lahan yang tersedia pun semakin sempit untuk jalur transportasi, Jakarta Monorail adalah solusi alternatif untuk mengurangi kemacetan Ibukota.
Apakah Monorail Efektif untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta?
[caption id="attachment_327880" align="aligncenter" width="350" caption="Rute Peta Monorail | Kompasiana"]
Sebagai pengamat transportasi, Bapak Dharmaningtyas meragukan jalur atau rute Jakarta Monorail. Menurutnya, jalur monorail adalah jalur makan siang. Artinya monorail akan menjadi mode transportasi makan siang karena rute – rute yang direncanakan tidak menghubungkan daerah pemukiman. Dikhawatirkan jalur tersebut tidak efektif. Jalur Jakarta Monorail hanya menghubungkan daerah tujuan perjalanan seperti Kuningan, Senayan, dan lain sebagainya.
[caption id="attachment_327881" align="aligncenter" width="630" caption="Pengamat Transportasi, Bapak Dharmaningtyas memberikan paparan kritisnya tentang rute - rute monorail | Foto: Uki Kifli"]
Bapak Dharmaningtyas berharap PT. Jakarta Monorail meninjau kembali survei demand terkait rute – rute monorail karena menurutnya transportasi umum akan efektif manakala dapat menghubungkan daerah perjalanan asal dan tujuan. Seperti dari Bogor ke Jakarta, Bekasi ke Jakarta, atau dari Tangerang ke Jakarta.
Menanggapi apa yang disampaikan Bapak Dharmaningtyas, Jhon menyangkal bahwa tidak ada satu pun transportasi massal jika dilihat secara individual dapat efektif dalam beroperasi melainkan terintegrasi dari satu titik ke titik yang lain. Adalah menjadi kewenangan Pemprov DKI dan Kementerian Pehubungan untuk merencanakan semua itu, lanjutnya.
Jhon menilai, ada politisai terhadap percepatan pembangunan proyek Jakarta Monorail. Jhon hanya berharap, jika Pemprov DKI sungguh – sungguh untuk bekerja sama dengan pihak swasta maka setidaknya pemerintah dapat memberi izin atau memfasilitasi PT. Jakarta Monorail dalam rangka penyediaan lahan yang dibutuhkan. Hingga saat ini belum ada kejelasan apakah Pemprov DKI akan memberikan izin atau tidak, tegasnya.
Antara Pemprov DKI dan PT. Jakarta Monorail
Kepercayaan, itulah yang disampaikan oleh Konsultan Bidang Infrastruktur Bappenas, Bapak Lukas Hutagalung. Perlunya saling percaya antara Pemprov DKI dan PT. Jakarta Monorail akan menjadi kunci keberhasilan proyek monorail.
[caption id="attachment_327883" align="aligncenter" width="630" caption="Konsultan Bidang Infrastruktur Bappenas, Bapak Lukas Hutagalung menjelaskan tebtang Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) | Foto: Uki Kifli"]
Dinilai Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS) dapat menopang keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI. Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan munculnya aturan – aturan baru yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah-swata menjadi penghambat dalam proses pengerjaan proyek monorail.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Hal itu disebabkan karena banyaknya problem yang dihadapi seperti soal penguasaan properti di sepanjang proyek monorail, termasuk soal pemasangan iklan, pembuatan mini market, toko, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Bapak Lukas menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah butuh infrastruktur. Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah sendiri dalam hal ini Pemprov DKI tidak mempunyai cukup biaya untuk mengerjakan proyek monorail sehingga mau tidak proyek monorail harus diserahkan ke pihak swasta. Karena menurutnya pihak swastalah yang lebih paham dan mengerti bagaimana pengelolaan monorail dan kalaupun ada resiko pihak swastalah yang akan menanggungnya.
Perihal Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) setidaknya pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk mengelolah monorail lebih kurang dalam jangka waktu 50 tahun sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setelah itu pengelolaan monorail dapat diambil alih oleh pihak pemerintah selama pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengelolahnya. Terkait profit yang diperoleh adalah menjadi hak swasta sebagai pengelolah selama masa perjanjian kerja sama. Bapak Lukas pun berharap semoga Perjanjian Kerja Sama (PKS) segera menuai kesepakatan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
Jakarta Monorail: Persoalan Infrastruktur atau Politik?
Hadirnya Pakar Komunikasi Politik, Bapak Tjipta Lesmana sebagai narasumber semakin menghidupkan suasana nangkring. Disertai dengan humor dan guyonannya, peserta nangkring semakin antusias dengan memberikan tepuk tangan meriah saat Bapak Tjipta menyampaikan pandangannya. Menurut Bapak Tjipta Lesmana, terdapat aspek politik yang sangat kuat pada proyek Jakarta Monorail. Beliau sangat menyayangkan komunikasi politik yang dibangun oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menunjukkan kebenciannya terhadap PT. Jakarta Monorail (JM).
[caption id="attachment_327884" align="aligncenter" width="630" caption="Pakar Komunikasi Politik, Bapak Tjipta Lesmana saat menyampaikan pandangannya bahwa terdapat aspek politik yang sangat kuat pada proyek Jakarta Monorail | Foto: Uki Kifli"]
Lebih lanjut, Bapak Tjipta Lesmana menyampaikan bahwa untuk mengurangi kemacetan Jakarta pemerintah sudah semestinya menciptakan beragam moda transportasi. Masalah kemacetan Jakarta bukan hanya menjadi masalah Pemprov tetapi Pemerintah Pusat harus ikut bertanggung jawab dan berkewajiban membantu menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Sebagai Ibukota RI, Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan industri sehingga setiap masalah yang ada di Jakarta tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada Gubernur, terangnya.
Menurut Bapak Tjipta Lesmana, masalah monorail sangat – sangat simpel. Menariknya lagi, beliau menyampaikan bahwa masalah apapun kalau kita punya iktikad baik, akan bisa diselesaikan, sepanjang masalah itu diciptakan manusia, manusia bisa menyelesaikan, tandasnya.
Itulah kiranya ungkapan yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia saat ini dimana pemerintah tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan bangsa. Kesan “Tidak Serius” telah menjadi rahasia umum dalam setiap kepemimpinan baik pusat maupun daerah. Pantaslah jika masalah yang dihadapi bangsa tak kunjung usai.
Selama tidak adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk menyelesaikan kemacetan selama itu pula rakyat akan terus mendera dan menderita. Kepada siapa rakyat harus mengadu? Jika Jokowi selaku Gubernur DKI menjadi satu – satunya harapan untuk dapat menghadirkan solusi transportasi massal maka sudah saatnya proyek Jakarta Monorail harus didukung semua kalangan. Karena memang monorail menjadi satu – satunya harapan untuk dapat mengurangi kemacetan Jakarta. Mimpi akan hadirnya transportasi publik yang ramah lingkungan dan mudah diakses menjadi dambaan bukan hanya masyarakat Jakarta tapi juga seluruh penduduk Indonesia.
