Mohon tunggu...
Unnu Hartomo
Unnu Hartomo Mohon Tunggu... Wiraswasta bidang engineering -

Design engineer with mechanical engineering background.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Perlukah Peran Pemerintah dalam Pembentukan Mental Penduduknya?

17 Mei 2017   07:21 Diperbarui: 17 Mei 2017   17:12 579
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

                                                                       

       Judul artikel ini mungkin agak membingungkanpara pembaca untuk memahami maknanya. Namun secara umum saya ingin mengajakpara pembaca untuk membandingkan, antara salah satu negara maju dan negaraIndonesia, khususnya berdasarkan kebiasaan dan bagaimana mengontrol suatu isuatau rumor yang berkembang di masyarakat agar tidak semakin membesar yang padaakhirnya bisa saja membahayakan kelangsungan kehidupan dalam negarabersangkutan. Apalagi dalam negara Indonesia yang populasi penduduknya termasuk5 besar terbanyak di dunia, setiap isu atau rumor yang beredar di masyarakatbisa saja berbuah kekacauan karena melibatkan massa yang besar. 

      Ini hanya perbandingan dengan salah satu negara maju, berdasarkanpengalaman saya selama tinggal di Jerman antara tahun 2003-2013. Saya hanyaakan menuliskan kasus per kasus tanpa waktu kejadiannya. Sebernarnya banyaksekali kasus yang saya temui selama di Jerman, tapi di sini saya akanmenguraikan beberapa saja. Namun dari perbandingan rangkuman kasus-kasus ini,semoga bisa diperoleh pelajaran berharga untuk kita semua, bagaimana peranpemerintah Jerman untuk mengontrol dan membentuk mental penduduknya. Mengapa sayamenekankan ini merupakan "pembentukan mental penduduknya"? Hal initidak terlepas dari segala kasus atau kebiasaan yang terjadi di suatu negara,kalau tidak dihadapi dengan hati-hati dan bijaksana akan menyebabkan chaos, karena bisa mengacaukan mentalpenduduknya menuju kebingungan, yang pada akhirnya bisa menimbulkantindakan-tindakan anarkis.

       Dari sekian banyak hal atau kasus yangsaya temui, saya akan tulisakan beberapa rangkuman contoh kasus saja yang bisa dibandingkan antara Negara  Jerman dan Negara Indonesia adalah sebagaiberikut:

 

I.                  Supremasi Hukum

       Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kelangsungan kehidupanmasyarakatnya, hal ini bisa dilihat bagaimana semua hal diatur dengan hukum-hukumyang sangat rapi dan ketat, dengan aturan yang jelas dan sangsi yang tidakmemihak, semua sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Sangat terlihat hukum diJerman sebagai kekuasaan tertinggi. Banyak contoh-contoh sederhana, di manapejabat tinggi sekalipun yang melanggar hukum pasti akan terkena sangsi hukumsesuai perbuatannya. Hukum dan sangsi pelanggarannya sangat nyata penerapannyadi Jerman. Siapapun pasti akan berusaha taat hukum, sehingga secara umumkehidupan di Jerman sangat tertib dan rapih. Bahkan ada orang Jerman yang bisaseenaknya di negara lain, seperti di Indonesia, akan kembali taat hukum lagiketika telah sampai di Jerman.

      Bandingkan dengan di Indonesia,pelanggaran hukum banyak terjadi di mana mana. Hal ini karena kurang kuatnyasupremasi hukum. 

II.               Standar Kehidupan “Berdasarkan ISO”

      Ini hanyalah suatu simbolisasi saja.Maksudnya berdasarkan ISO adalah secara umum, aspek kehidupan di Jerman adalahbagaikan berdasarkan sistem ISO, yaitu suatu standar internasional acuan yangdipakai dalam dunia industri.

      Orang Jerman sangat terkenal tertib, rapidan prosedural dalam berbuat apapun juga. Semua yang dikerjakana adalahberdasarkan yang tercatat/tertulis dan semua yang telah dikerjakan harusdicatat/ditulis. Inilah yang menyebabkan sangat luar biasanya sistemdokumentasi di Jerman. Rekam jejak semua kejadian bisa ditelusuri. Sistemdokumentasi di Jerman pada umumnya sangat canggih dan mahal, namun sangat rapidan tertib. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun