Apa Alasan Jokowi menurunkan harga BBM saat ini?
Jika hari ini Jokowi menurunkan harga BBM dengan alasan karena turunnya harga minyak dunia, bukankah sejak sebelum Ia menaikkan harga BBM 2014 lalu, harga minyak dunia justeru turun hampir mencapai 50% dari harga pada tahun sebelumnya?
Artinya, dengan alasan demikian, maka terang menunjukkan bahwa “betapa bebalnya Jokowi” yang anti kenyataan dan anti kritik.
Kenyataannya, selain harga minyak dunia yang turun, sebelumnya berbagai kalangan telah melakukan protes atas rencana kebijakan tersebut, mulai dari ahli sampai gerakan massa yang bahkan teleah menyebabkan terjadinya bentrok dan jatuhnya korban diberbaagai daerah yang tidak mampu dihindarinya.
Dulu, saat memaksakan kebijakan penaikan harga BBM didasarkan pada (Alasannya) kondisi keuangan Negara (APBN) yang menunjukkan adanya ancaman pembengkakan, dengan tingginya “SUBSIDI” untuk sector energy, khususnya BBM yang selanjutnya oleh Jokowi disebut sebagai Pemborosan Uang Negara. Alhasil, Subsidi BBM dicabut, kemudian dialihkan untuk menambah anggaran social, sehingga BBM naik hingga 30%.
Beberapa Alasan Jokowi menaikkan BBM 2014, Baca: Motif Kebijakan Penaikan Harga BBM dan Alasan Palsu Pemerintah: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/11/24/motif-kebijakan-penaikan-harga-bbm-dan-alasan-palsu-pemerintah-705575.html
Lantas, apakah dengan diturunkannya harga BBM kali ini berarti “SUBSIDI BBM” yang telah dicabutnya, kini dikembalikan? Apa dasar kebijakan itu menjadi mungkin?
“Perkara ini, tentu bukan soal kebiajakan yang mencerminkan niat baik pemerintah, tapi soal Kepatutan dan kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-undang yang bahkan dibuatnya sendiri”
Lantas, Apakah dengan diturunkannya harga BBM kali ini juga berarti “Harga kebutuhan pokok, biaya produksi dan, harga-harga kebutuhan lainnya” juga secara otomatis akan turun? Apakah pemerintah memiliki niat baik dan kemampuan untuk itu?
Catatannya, semua kenyataan saat ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa Jokowi-JK, selain sebagai boneka dan pelayan setia bagi tuan tanah dan penguasa modal beserta kaki tangannya didalam Negeri, juga tetap menunjukkan bahwa Jokowi-JK adalah pemerintah Bengal Anti rakyat, Anti kritik dan plin-plan.
