KETIKA terdengar peryataan Gubernur Provinsi Papua (Lukas Enembe) “yangmenunding bawah pihak Institusi kepolisian tidak bersikap netral dalam mengawalproses pilkada serentak di beberapa kabupaten Provinsi Papua” – pernyataan itu disampaikan di salah satu stasiun televisi swasta di Jayapura, 14 Maret 2017lalu.
Terdengar hal itu, pihak institusi kepolisian Kepala Bidang (Kabid) HubunganMasyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol. AM Kamal menanggapi bahwa peryantaan“Gubernur itu sangat tidak subyektif, tidak mendasar dan tidak layakdisampaikan ke media”. Tak kalah pula masyarakat pun ikut aktif menanggapidengan berbagai pandangan perspektif di sosial media, sehingga seoalahmasyarakat ikut menyiksa dengan peryantaan tersebut.
Dalam konteks ini, jika kita kembali pada masa orde baru (orba), diIndonesia campur tangan institusi kepolisian kedalam wilayah politik praktissudah terjadi sekian lama dan pada kenyataannya memang menyebabkan prosesdemokratisasi menjadi terhambat, mati dan lumpuh (sehingga kebebasan masyarakatsipil terabaikan dalam hak menentukan pilihan politiknya).
Salah satu upaya yang ditempuh untuk membangun demokrasi adalah menjauhkankekuatan institusi kepolisian dari urusan-urusan politik, mengembalikannya kebarak, dan menjadikannya sebagai keamanan negara yang profesional. Tetapi, padakenyataannya, upaya ini bukanlah sesuatu yang mudah. Terutama di negara-negarasedang berkembang (seperti Indonesia), institusi kepolisian menampakkan hasratyang sangat kuat untuk tetap melakukan intervensi politik - dengan pengetahuandan keahlian profesionalnya menjadi tunggal bagi keamanan negara (selainmiliter). Sebab itu, di negara-negara maju, institusi kepolisian berada dibawah supremasi sipil.
Sistem politik yang telah mapan, pendapatan per kapita yang tinggi, tingkatmodernisasi yang tinggi, ditambah dengan kesadaran politik dan hukum rakyatyang tinggi telah mengurangi kemungkinan terjadinya intervensi institusikepolisian. Hal ini bukan berarti bahwa di negara-negara maju tidak adakeikutsertaan institusi kepolisian dalam politik praktis – namun tetap ikutberpolitik dalam proses mengawal pilkada, mendorong kebijakan pemerintah,bahkan menjaga elektabilitas keamanan dan mempertahankannya – selain tidak ikutterlibat dalam urusan politik praktis.
Hal yang sama, kita hampir mengalami dan merasakan kehadiran intitusikepolisian dalam mengatasi masalah-masalah seperti aktivitas sosial untukmenanggulangi bencana alam, menyelesaikan perkara-perkara atau masalah sosiallainnya. Namun dengan demikian, kadar keikutsertaan kepolisian dalam politikitu amatlah rendah. Jadi, institusi kepolisian sangat diperlukan dalam sebuahnegara. Negara kuat jika mempunyai kekuatan institusi kepolisian yang hebat danbisa diandalkan. Tetapi kekuatan kepolisian ini berada dalam frame work sebagaikeamanan negara yang profesional yang tidak turut campur dalam masalah-masalahpolitik praktis dan menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas sipil.
Dalam perspektif lain, sikap mengandung kepercayaan, nilai dan norma -kepercayaan mengenai asal usul kebenaran, nilai mengenai bentuk kenyataan yanginginkan, serta norma mengenai kenyataan yang seharusnya wujud. Walaupun sikaptidak selamanya membentuk tingkah laku, seadainya timbul konflik diantara sikapdengan beberapa perkara sejenis ini, yang perlu mendapat perhatian segera danserius, walaupun sikap mungkin mengabaikan antara ditunding dan yang merasa menyiksa.
Intistusi kepolisian sangat memprioritaskan stabilitas keamanan politik(dalam konteks pilkada seperti ini). Keamanan politik merupakan satu hastratdan yang sangat diperlukan. Institusi-institusi yang mendorong merebaknyakekacauan sangat dicela. Mereka yang dengan sengaja memicu huru-hara dianggapsebagai orang-orang yang berbahaya (bukan yang saya bermaksud pernyataanGubernur itu). Polisi sangat sensitif terhadap kemungkinan huru-hara sehinggasituasi tanpa perbedaan pendapat dan persaingan politik pun dianggap sebagai ancamandan tidak diinginkan oleh institusi kepolisian dalam proses pilkada. Meletakannilai yang tinggi pada keamanan dalam konteks politik yang pecah belah dan berbahaya merupakan satu masalah; tetapi ia merupakan satu perkara lain kalauperhatian yang berlebihan diberikan dalam konteks politik yang hanya mengandung sedikit perbedaan.
Memang antara pragmatisme dan idealisme tentu tidak akan ketemu. Kaumidealis, kalau tidak kuat dan tidak sabar, biasanya akan mengundurkan diri.Tetapi perbedaan sikap itu merupakan real politics. Baik kalangan pembuatkeputusan maupun pengambil kebijakan harus sabar dalam berdialog mencari jalankompromi atau jalan tengah. Sikap realis adalah jalan tengahnya. Realis bukan berarti mengadaikan idealisme, realis bukan berarti pragmatis, melainkan tetapideal tetapi feksibel untuk mendorong inovasi secara inkremental.
Disisi ini, hal penting yang harus kita jaga adalah komunikasi kita sebagaiseorang pejabat publik sesama institusi - sehingga disitu kita tidak dapatmenemukan istilah “perang Gubernur vs Kapolda” – kalau seperti itu kita adapada posisi yang “ gagal paham” melihat dan menolong perkara sejenis ini.Sehingga disini kita diajak dan dituntut untuk menjaga kewarasan, berkomunikasi secara yang santun, berdialog secara persuasif dan mari kita menjahui sikap politis dan sinis terhadap sesama kita. Semoga!
Jakarta, 16 Maret 2017
