Penyelenggara Pemilu Harus Netral, Pemerintah dan Parpol Tidak Memaksakan Kehendak.

[caption id="attachment_325957" align="aligncenter" width="300" caption="Masjid Agung Palembang"][/caption]

BANYUASIN,KOMPASIANA.COM-  Kapolres Banyuasin AKBP Achmad Iksan SIK SH MSi menekankan agar KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu untuk bersikap netral,profesional dan berintegritas serta memberalakukan semua peserta pemilu secara adil. Sebaliknya, Pemerintah,TNI,Polri,Parpol dan pihak berkepentingan lainnya untuk tidak mempengaruhi dan tidak mengintimidasi penyelenggara pemilu. " Titik konflik ada di KPU, jadi KPU untuk benar-benar melaksanakan semua tahapan pemilu ini dengan baik,profesional dan menjaga netralitas, baik penetapan DPT,pendistribusian logistik, pelaksanaan dan penghitungan suara. Hindari kesalahan sekecil apapun,agar tidak ada pihak yang dirugikan,"tegas AKBP Achmad Iksan saat memberikan pengarahan dalam acara coffee morning Bupati Banyuasin beserta Unsur FKPD Banyuasin dalam rangka evaluasi kesiapan pelaksanaan Pileg 9 April dan Pilpres 2014 di guest house Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (4/3/2014).
Dalam pendistribusian logistik, Kapolres mengingatkan KPU untuk memprediksi wilayah yang jangkaunya jauh khususnya peraiaran agar tidak terlambat dalam pendistribusian. "Memperlakukan semua peserta pemilu secara adil,dan tidak membedahkan, serta tidak berpihak dengan parpol tertentu. Dalam mengambil keputusan KPU harus berpegang dengan aturan dengan tidak terpengaruh masukan pihak yang tidak bertanggungjawab. Jangan mau diintimidasi dan jangan mengintimidasi,"kata lulusan AKPOL 93 ini.
Demikian juga,Panwaslu harus menjalankan perannya secara profesional dengan mengawasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tupoksi. " Polri sendiri siap mengawal dan mengamankan Pemilu dengan koordinasi dengan TNI dan Kejari Pangkalan Balai agar terciptanya situasi yg kondusif,"tegasnya.
Terkait masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tahapan kiranya untuk segera diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya. "Lakukan koordinasi secara terus menerus,agar semua permasalahan yg timbul dapat diantisipasi sedini mungkin,"tandas suami Ny Dewi Diana ini.
Hadir dalam acara ini,Bupati Yan Anton Ferdian,Wabub SA Supriono,Ketua DPRD Agus Salam, Dandim 0401 Muba Letkol Inf Arief Hidayat, Wadanzikon 12 Mayor CZI Candra.Kajari,Sekda,Asisten I,Ketua KPU,Ketua Panwaslu, Kesbangpol,Dinas Kependudukan dan Capil,Bappeda,Dishub Kominfo dan Inspektorat.
Dari penegasan Kapolres ini, seolah menggambarkan  jika persoalan sering timbul akibat KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak menjalankan amanat undang-undang secara baik, mereka tidak netral namun kerap berpihak dengan kelompok pemilik kepentingan, tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tidak memiliki sikap integritas yang baik. Wajar kalau banyak kantor KPU dibakar,dirusak dll akibat ketidakpuasan masyarakat.
Kalau melihat kondisi KPU sekarang,potensi kecurangan 100 persen ada,saya tidak yakin  proses pemilu ini bisa berlangsung LUBER,JURDIL dan Demokratis. Kenapa perlu diragukan? karena anggota KPU yang ada sekarang adalah orang-orang pilihan penguasan,bukan orang-orang pilihan yg memang memiliki integritas yang baik sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi kelima anggota KPU ini berstatus PNS,tentu patut diragukan netralitas dan integritasnya,mana ada PNS yang mau mengorbankan karir mereka karena ingin benar-benar profesional,apalagi yg memerintakan mereka adalah pemimpin mereka. Ngak mungkin berani menolak, rasanya Omong kosong kalau berani.
Apalagi proses rekrutmen, tim penguji,semuanya sudah diatur pihak penguasa....ya kita lihat saja hasilnya nanti 9 April..semoga KPU sekarang mengambil pelajaran berharga agar tidak diberhentikan secara tidak hormat seperti KPU sebelumnya oleh DKPP...jika itu terjadi,maka tamatlah karir anda, dimata masyarakat anda tidak lebih dari sebuah tong sampah yg setiap saat bisa di tendang dan dilempar ke tumpukan sampah. Amit-amit deh kasian sama anak kalian yg masih punya harapan untuk tumbuh dan berkembang. (Udn)