Polemik Internet Mahal, HaruskahTelkomsel Jadi Kambing Hitam?

Mei 2015 sudah pasti menjadi bulan yang membanggakan bagi Telkomsel. Sebab pada bulan itu, Telkomsel genap berusia 20 tahun sekaligus mampu mempertahankan posisi sebagai market leader. Sebuah prestasi fenomenal mengingat posisi nomor wahid  sudah disandangnya sejak 1999.

Namun memasuki bulan-bulan berikutnya, operator yang identik dengan warna merah itu sedikit tak nyaman. Anak perusahaan PT Telkom ini diterpa beberapa isu tak sedap yang bisa memunculkan persepi buruk di mata publik. 

Salah satu isu yang cukup serius adalah petisi “Internet Untuk Rakyat: Save@Telkomsel @KemenBUMN @Kemkominfo”, yang dicetuskan seorang pelanggan Telkomsel dari Indonesia timur bernama Djali Gafur di situs Change.org. pada 27 Juli 2015. Ia mempertanyakan penetapan zona oleh Telkomsel yang berujung pada perbedaan tariff antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tarif internet Telkomsel di Indonesia bagian timur dikatakannya bisa lebih mahal hingga 100 persen.

Seperti beberapa petisi lain yang berawal dari Change.org, isu internet mahal kemudian berkembang di masyarakat. Hingga hari ini, petisi tersebut telah didukung 11.902 pendukung. Beberapa pihak pun segera memanfaatkan isu seksi ini. Salah satunya adalah IdTUG (Indonesia Telecommunication User Group).

Menurut Muhammad Jumadi, Sekjen IdTUG, tarif berdasarkan zona ini dinilai berseberangan dengan semangat untuk mendorong pertumbuhan penetrasi internet yang masih rendah. Padahal penetrasi internet yang meningkat akan membantu dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

IdTUG berharap pemerintah turun tangan untuk menurunkan tarif operator yang dinilai cukup memberatkan pelanggan. “Tarif Telkomsel berdasarkan zona saat ini sangat mahal. Praktek ini sudah mengarah ke monopolistik dan oligopolistik. Pemerintah harus ikut mengatur, jangan diam saja,” kata Jumadi (Selular.Id, 27/7/2015).

Tak pelak, isu internet mahal menjadi bola panas yang terus menggelinding. Sebagai lembaga pengawas, BRTI pun angkat suara. Berbeda dengan IdTUG, penerapan tarif layanan internet beda zona yang diberlakukan oleh Telkomsel untuk pelanggannya dinilai BRTI merupakan hal yang wajar.

“Dari sisi pasar sah-sah saja karena investasi yang dilakukan oleh operator untuk membangun infrastruktur di Pulau Jawa berbeda dengan di wilayah lain di kawasan timur Indonesia,” ungkap I Ketut Prihadi Kresna, salah satu anggota BRTI (Selular.Id, 26/7/2015).

Selain faktor biaya investasi, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan operator juga mempengaruhi besarnya tarif yang dikenakan oleh operator. Jika investasi besar tetapi jumlah pelanggannya banyak sehingga faktor pembaginya lebih besar maka harga satuannya bisa lebih murah.

Penjelasan dari BRTI itu tentu membuat Menkominfo Rudiantara harus membuat jalan tengah. Ia memaklumi langkah yang diambil Telkomsel sebagai sebuah strategi bisnis yang diterapkan oleh operator.

“Biaya operasional yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang dimiliki operator di tiap wilayah memang beda-beda, cuma saja disparitas tarifnya tiap zona jangan terlalu tinggi,” kata Rudiantara di acara Halal Bihalal Komunitas Telko dan Media di Kantor Pusat Indosat, Jakarta (29/7/2015).

Karena itu menteri yang biasa disapa Chief RA ini telah meminta Telkomsel untuk menurunkan tarif layanan internetnya. Meski tidak menyebut secara spesifik, desakan Rudiantara membuat manajemen Telkomsel langsung mempertimbangkan opsi penurunan tarif data. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ririek Adriansyah, Direktur Utama Telkomsel,  sehari setelah muncul pernyataan dari Rudiantara itu.

Ririek menyatakan tengah melakukan kajian untuk  memperkecil disparitas tarif layanan data di seluruh kawasan di  Indonesia agar  tetap terjangkau oleh masyarakat, namun di sisi lain juga tetap menjaga keberlangsungan usaha Telkomsel sebagai entitas bisnis.

Laba Vs Rugi

Polemik tarif internet menunjukkan, sebagai market leader, posisi Telkomsel  tidak akan pernah aman. Berbagai isu yang dihembuskan niscaya akan terus bergulir langsung maupun tidak langsung, dan sangat mungkin berdampak pada kinerja bisnis mereka. Apalagi jika itu sudah berujung pada terbitnya regulasi yang berpotensi menggerus pendapatan. Tentu ini menjadi tantangan bagi divisi corporate communication hingga manajemen puncak Telkomsel.

Namun, jika mau jujur persoalan ini sebenarnya buah dari perang tarif yang membuat industri selular berdarah-darah. Pasca saturated pada 2012, industri ini sudah terbilang tak sehat. Indikasinya sederhana saja. Dari enam operator yang beroperasi saat ini (GSM dan CDMA), hanya Telkomsel yang kinerjanya memuaskan. Lainnya terus menelan kerugian, tak hanya operator gurem (Tri, Smartfren, Bakrie Telecom), namun juga dua operator besar,  XL Axiata dan Indosat.

Tak berlebihan ini adalah kondisi zero sum game. Jika ada yang menikmati keuntungan, pihak lain justru menelan kerugian. Situasi bertambah rumit, karena operator mesti berjibaku di tengah pukulan kondisi makro ekonomi akibat depresiasi rupiah yang belum terlihat mereda hingga pertengahan tahun ini.

Meski demikian, tentu tak elok jika semua persoalan seolah ditimpakan ke Telkomsel. Walau berstatus anak perusahaan PT Telkom (65 persen), saham lainnya (35 persen) dikuasai oleh Singtel (Singapura). Artinya, sebagai PMA, tak ada treatment khusus regulator terhadap Telkomsel. Terlebih, di era open market yang diterapkan Indonesia sejak 1995, keuntungan atau kerugian yang menimpa operator merupakan persoalan bisnis semata. Lebih jelasnya, hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan operator bersangkutan. Mari sedikit kita telisik laporan keuangan the big three.

Pada 2014, XL membukukan kerugian Rp 891 miliar. Begitu juga dengan Indosat. Anak usaha Ooredoo Group (Qatar) ini, mencatat kerugian hingga Rp 2,036 triliun. Sebaliknya Telkomsel berhasil meraup laba bersih Rp 19,4 triliun. Sekaligus mempertahankan pertumbuhan double digit dalam tiga tahun terakhir.

Dikulik lebih jauh, kerugian yang menimpa XL dan Indosat akibat banyak berutang dalam denominasi dolar ke rupiah. Indosat memang sudah mencoba mengonversi sebagian utangnya dalam dolar ke rupiah, sehingga mengurangi beban utang. Sementara anjloknya kinerja XL karena keputusan membeli Axis sehingga harus berutang dalam dolar.

Berkaca pada kinerja the big three itu, sesungguhnya pertumbuhan operator selular adalah cerminan dari fokus pembangunan infrastruktur dan aktifitas pemasaran, termasuk penentuan struktur tarif sesuai segmentasi pasar.

Selular sendiri adalah industri padat modal yang kerap membuat investor pemilik dana senewen. Mengutip pernyataan Dirut Smartfren Telecom Mirza Fachys, mau untung atau rugi, operator harus tetap investasi milyaran dollar AS. Jika tidak kembali berinvestasi, taruhannya sangat besar. Sebab rontoknya kinerja operator pada umumnya disebabkan salah arah membaca pasar dan keengganan memperluas jaringan. Hal ini sudah dialami oleh Indosat yang harus rela disalip XL, sebagai akibat dari kurangnya agresifitas membangun BTS baru sepanjang 2008 - 2012.

Di sisi lain, operator yang tetap konsisten membangun jaringan kelak akan diuntungkan. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh Telkomsel. Hingga pertengahan tahun ini, Telkomsel sudah memiliki lebih dari 95.000 BTS. Bandingkan dengan XL yang baru punya setengahnya, yakni 55 ribu BTS. Mengekor di tempat ketiga Indosat dengan 40.756 BTS.

Jumlah BTS terbanyak, menujukkan sejak awal didirikan pada 1995, Telkomsel konsisten dengan doktrin pengembangan jaringan C3 (coverage, coverage dan coverage). Setelah coverage terpenuhi di suatu wilayah, maka strategi industrinya adalah C3QS (coverage, capacity, cost, quality and sevices).  Strategi Telkomsel yang rajin membangun jaringan, kini mulai digeber oleh Indosat. Sejak tiga tahun terakhir, selain ngebut membangun BTS baru, Indosat juga terus memodernisasi jaringan agar bisa bersaing di era 4G LTE. Begitu juga dengan Smartfren yang bernafsu memiliki 10.000 BTS hingga akhir tahun ini.

Internet Merata

Kembali ke polemik internet mahal. Sejatinya dari aspek bisnis tak ada yang salah dengan tarif internet yang diberlakukan Telkomsel, meski di beberapa zona termasuk Maluku dan Papua terbilang mahal. Tudingan IdTUG yang menyebutkan sudah terjadi praktek monopoli dan oligopoli juga tidak berdasar, pasalnya tak ada larangan bagi operator lain untuk beroperasi di wilayah Indonesia, termasuk bagian timur.

Malah yang terjadi adalah,  XL terpaksa mematikan 70 BTS di sejumlah daerah seperti Ambon, Maluku dan Banda Naira, karena terus memicu kerugian hingga puluhan juta rupiah per BTS per bulan. Seperti yang pernah saya tulis di DetikNet (Modern Lisencing Sekedar Macan Kertas, 4/11/2013).

Logikanya,  jika seluruh operator mau membangun di daerah-daerah terpencil, sesuai ketentuan modern lisencing yang telah ditetapkan pemerintah, maka konsumen akan memperoleh keuntungan karena dapat menikmati beragam layanan dan tarif yang kompetitif, seperti halnya di kota-kota besar.

Sayangnya, ide pemerataan internet ke seluruh pelosok Indonesia lagi-lagi terhadang oleh persoalan bisnis. Meski ketentuan modern lisencing masih berlaku hingga detik ini, saya tetap memahami jika petinggi XL, Indosat dan operator lain berfikir seribu kali untuk membangun BTS di daerah-daerah dengan demografis yang sulit. Pasalnya, revenue yang dihasilkan sangat tidak memadai. Contoh, dengan penerapan tarif yang disebut-sebut mahal di wilayah Maluku, Telkomsel masih mengalami margin minus hingga 38 persen untuk layanan datanya.

Ironisnya, dengan tetap bela-belain membangun BTS di daerah terpencil termasuk wilayah perbatasan demi menegakkan kedaulatan NKRI (dan jelas-jelas tidak ada untungnya), Telkomsel tetap menuai kecaman, seperti yang disampaikan pada petisi yang digagas oleh Djali Gafur di situs Change.org itu.

Meski demikian, apa yang disampaikan Djali Gafur tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, internet saat ini sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat, tak terkecuali di wilayah Indonesia Timur. Namun tentu saja sangat naïf jika persoalan internet cepat dan terjangkau, seolah semata menjadi tanggung jawab Telkomsel, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah lain yang tidak cukup seksi secara bisnis.

Di sisi lain (tanpa melihat kepentingan yang tersirat), petisi tersebut selayak juga menjadi concern seluruh operator,  terutama pemerintah dalam menghadirkan layanan internet berkualitas dengan tarif yang terjangkau, tanpa harus membeda-bedakan wilayah.

Apalagi dalam berbagai kesempatan, Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa program internet cepat dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, adalah salah satu prioritas kerjanya sepanjang lima tahun ke depan. Bahkan,  dia menegaskan pembangunan internet broadband akan jadi salah satu warisan dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rudiantara juga menargetkan, kecepatan internet di Indonesia kelak bisa menyamai Korea Selatan dan Singapura. Dua negara yang terkenal dengan kecepatan akses internetnya.

Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Rudiantara. Publik pun menunggu realisasi dari program kerjanya itu.