sumber gambar:Â posmetrobatam.com
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter menjelang akhir tahun. Padahal dahulu Jokowi dan khususnya Partai PDIP Saat berada di luar pemerintahan selama 10 tahun, selalu menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun kini PDIP meminta Presiden SBY untuk menaikan harga BBM bahkan kalau tidak dinaikan pada pemerintahan SBY maka Jokowi akan menaikan.
Adapun alasan PDIP menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintahan SBY, menurut efendi simbolon "Dalam 10 tahun itu kami tolak empat kali dengan alasan jelas. Kenaikan bukan solusi tepat. Kita masih punya cara untuk efisiensikan BBM itu sendiri."
Lain lagi menurut Politisi PDIP lainnya yaitu Maruarar Sirait menyampaikan, , sejauh ini, pihaknya bersikukuh menolak pembatasan subsidi BBM karena pemerintah tak mencoba jalan lain sebagai solusinya. Menurutnya, jika pembatasan subsidi itu dilakukan untuk menghindari jebolnya kas negara, seharusnya pemerintah bisa menyiasati dengan cara menggenjot potensi pendapatan baru di sektor lain. "Harusnya (anggaran jebol) bisa ditutup dari efisiensi anggaran dan pemasukan baru. Saya konsisten menolak kenaikan BBM karena dua jalan itu masih terbuka."
Kemudian Maruarar Sirait mengambil contoh dari pemangkasan biaya kunjungan luar negeri seluruh kementerian dan lembaga. Sebab, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada potensi kerugian negara triliunan rupiah dari anggaran kunjungan ke luar negeri tersebut. Selain itu, efisiensi juga bisa dilakukan dari sisa anggaran yang tak terserap oleh kementerian dan lembaga di setiap tahunnya. Untuk 2012, ada anggaran sekitar Rp 30 trilliun yang tak terserap di seluruh kementerian dan lembaga.
Di samping menurut kedua politisi PDIP tersebut masih ingatkah kita pada  buku yang berisi solusi kenaikan harga BBM yang dibuat PDIP tahun 2013? Seharusnya buku itu segera diserahkan ke Jokowi.
Biar Jokowi tidak seenaknya menaikkan harga BBM tanpa berbicara dengan partainya. Apalagi Megawati pernah menyebut kalau Jokowi adalah petugas partai.
Semoga Jokowi dan PDIP berkaca pada sikap terdahulu dan tentunya konsisten atas sikap nya yang selama ini selalu menolak kenaikan harga BBM atas dasar rakyat kecil maka sekaranglah diuji bagi pemerintahan Jokowi dan PDIP untuk memberikan solusi selain menaikan harga BBM.
Salam Kompasiana
dari berbagai sumber
