sumber:Â kupang.tribunnews.com
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat kanal youtube yang diunggah pada hari Minggu (14/9) dalam "Posisi SBY dalam RUU Pilkada" menyampaikan dengan sangat bijaksana bahwa dalam sebuah politik yang etis, kekuasaan bukanlah tujuan utama. Dalam bernegara, setiap warga negara bisa memainkan perannya untuk memajukan bangsa tanpa harus memegang kekuasaan. Beliau kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat  tidak tergiur dengan iming-iming kekuasaan, oleh sebab Itulah Partai Demokrat tidak ada keinginan untuk masuk dalam pemerintahannya Jokowi-JK yang akan dilantik 20 Oktober mendatang.
SBY kemudian mengatakan bahwa Partai Demokrat sudah memantapkan niat untuk menjadi penyeimbang di luar kekuasaan. Beliau menyampaikan pernyataan ini terkait hal dengan adanya spekulasi dari berbagai pihak mengenai desakan kepada SBY untuk segera menaikkan harga BBM dengan imbalan kadernya akan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Menurut beliau, dengan mengemis kekuasaan itu adalah hal yang sangat memalukan, karena untuk urusan negara, urusan rakyat, tidak bisa dilakukan dengan cara layaknya "dagang sapi". Dalam berpolitik memang melibatkan kepentingan timbal balik, yang terlihat dari adanya kompromi, take and give, dan konsensus. Tapi mendapatkan jabatan dengan cara dagang sapi tidak boleh terjadi karena mengkhianati rakyat.
Posisi Partai Demokrat sudah sangat jelas dan telah berulang kali dinyatakan oleh SBY bahwa Partai Demokrat memilih untuk menjadi penyeimbang di dalam pemerintahan. Partai Demokrat juga ingin terus memastikan bahwa negara yang dijalankan dengan sistem dan manajemen yang benar sesuai dengan konstitusi, rasional, bebas dari kepentingan pribadi masing-masing pejabat negara. Itulah pendirian Demokrat yang mulia dan tidak akan bisa diiming-imingi dengan kekuasaan.
Sebagai penyeimbang dalam pemerintah, tentunya Partai Demokrat akan terus berperan dengan menjaga pembangunan supaya tetap berada di jalur yang benar (ontrack). Pada prinsipnya menurut SBY apabila ada program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan aspirasi rakyat, tentunya Partai Demokrat akan mendukungnya. Akan tetapi apabila program pemerintah itu justru akan menyengsarakan rakyat, sudah pasti Partai Demokrat akan bersuara keras untuk mengingatkannya.
Perlu diketahui bahwa posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang seakan-akan dikesankan selalu berpendirian asal beda dengan penguasa. Seperti kita ketahui pada sepuluh tahun terakhir ini, mereka yang menyebut sebagai oposisi terus menyalahkan pemerintah, bahkan untuk kebijakan yang pro rakyat.
Dengan sikap jernih dan konstruktif dalam menilai suatu kebijakan pemerintah dengan tidak menonjolkan nafsu berkuasa maka dengan cara inilah, masyarakat tentunya akan mendapatkan pelajaran positif dari tokoh politik. Partai Demokrat dan SBY telah memulai itu dengan baik.
Salam Kompasiana.
@Junaedi_Uci
