Mohon tunggu...
Uci Junaedi
Uci Junaedi Mohon Tunggu... Administrasi - SocialMedia

Social Media Businnes Service

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Polemik Pembiayaan Parpol Dari APBN

10 Maret 2015   16:18 Diperbarui: 17 Juni 2015   09:51 149
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

sumber: nasional.republika.co.id

Wacana pemberian dana 1 Triliun dari APBN yang di wacanakan oleh menteri dalam Negeri tjahyo kumolo mendapatkan respon dari masyarakat dan para politisi di Senayan, ada yang menyatakan bahwa wacana tersebut baik dilakukan dan ada juga yang menyatakan bahwa wacana tersebut adalah merupakan pemborosan.

Politisi yang mendukung mengatakan bahwa partai politik perlu di danai oleh pemerintah karena partai perlu biaya operasional yang besar untuk bergerak dan calon pemimpin bangsa terlahir dari partai politik, adapun politisi yang menolak beralasan bahwa kebijakan pembiayaan partai politik dari APBN itu harus dilakukan kajian yang mendalam harus jelas dasar hukumnya dan sistem pengawasanya juga harus tepat dalam menangapi wacana dana parpol ini, karena isu dana parpol ini sangat sensitif di telinga rakyat di karenakan masih banyak rakyat yang miskin dan pendidikan dan kesehatan mereka belum terjamin dalam pembiyayannya.

Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa wacana pemberian dana parpol dari APBN itu tidak lain bertujuan untuk mencegah korupsi di partai, dan hal ini juga merupakan political will yang diperlukan, karena parpol merupakan tempat perekrutan kepemimpinan nasional dalam negara demokratis.

Sebaiknya para politisi dalam yang menjadi wakil rakyat tersebih lebih menyuarakan kepentingan rakyat untuk pembiyayaan pendidikan kesehatan rakyat di banding pembiyayaan partai politik karena itu perlu pengkajian yang mendalam, mengenai manfaat, dasar hukum dan sistem pengawasan dari dana partai politik yang di bebankan pada Uang rakyat ini.

Salam Kompasiana

UJ

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun