Kemarin Sabtu (24/5/2014), Kompasiana mengadakan acara Kompasiana Nangkring bareng PT Jakarta Monorail, dan mengambil tema "Jakarta Monorail:persoalan Infrastruktur atau Politik", acara nangkring ini berlangsung di Outback Steakhouse Mall Kuningan City.
Narasumber yang dihadirkan dalam acara Kompasiana Nangkring kali ini ada Pak Jhon Aryananda yaitu Dirut PT Jakarta Monorail, Pak Dharmaningtyas (pengamat transportasi, sekaligus pengguna), Prof. Tjipta Lesmana (pakar Komunikasi politik), dan Pak Lukas Hutagalung (konsultan bidang infrastruktur dari BAPPENAS). Dan acara tersebut dimoderatori  oleh Mas Laksono Hari Wiwowo (Editor Megapolitan KOMPAS.com)
Tepat pukul 10.30 acara pun dimulai, dengan di buka oleh mas Pepeih sebagai pengelola kompasiana dengan memberikan prolog mengenai tema tersebut di atas. Setelah itu mas lakosono sebagai moderator mempersilahkan para narasumber untuk bergabung di depan karena acara segera di mulai, acara kompasiana nangkring kali ini juga disiarkan langsung secara on air oleh Radio Cosmo FM.
Kesempatan pertama untuk memberikan pembuka adalah kepada Pak Jhon Aryananda, menurut beliau bahwa pada dasarnya monorail dan kereta yang dioperasikan PT KAI itu tak ada bedanya, namun monorail ini kapasitasnya lebih kecil, karena hanya bisa mengangkut sekitar 600 ribu orang / hari, perbandingannya 10% dari kereta KAI. Monorail juga dibangun secara layang karena ringan  dan tiang penyangganya kecil, serta tikungan pada monorail juga lebih fleksible. Program monorail ini menurut beliau telah berjalan sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso, karena erjanjian kerjasama awal itu mulai pada tahun 2004, dan pada 2005 terjadi penyesuaian-penyesuaian atas perjanjian tersebut.
Narasumber kedua Pak lukas Hutagalung (Bappenas), memaparkan apa itu pengertian dari PKS atau PBB atau KPS adalah Kerjasama Pemerintah Pusat dan Swasta. Tujuan pemerintah pusat memperkenalkan KPS adalah untuk menghindari utang luar negeri yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan adanya KPS juga bukan berarti privitalisasi akan tetapi selama masa konsensus pihak swasta diberikan keleluasaan untuk mendapatkan untung.
Hak dan kewajiban KPS, pada prinsipnya pemerintah membutuhkan infrastruktur dan pemerintah berhak meminta kepada pihak swasta. Pihak swasta berhak utk mendapatkan keuntungan
Adapun skema KPS Pemerintah dengan Jakarta Monorail adalah dengan diberikan kelulasaan untuk mencari pendapatan yang lain, karena menurut pihak Jakarta Monorail kalau hanya pendapatan dari tiket akan merugi. KPS ini bukan hanya pertama kali disektor monorail akan tetapi KPS ini juga diadakan disemua sektor termasuk pengadaan air minum dan pengelolaan sampah.
Darmaningtyas, membahas mengenai jalur monorel sekarang adalah jalur makan siang artinya jalur ini tidak effisien. Menurutnya bahwa transportasi umum itu akan efektif apabila dapat menghubungkan antara daerah asal dan tujuan.
Menurut Jhon, tidak ada transportasi massal satu pun yg efektif, diseluruh kota Jakarta itu harus ada transportasi yang terintegrasi dan bisa diakses publik, dan itu menjadi wewenang pemerintah provinsi untuk mengatur ini
Prof. Tjipta lesmana (Pakar komunikasi politik) : Pertanyaan dasarnya...? Kita butuh monorel atau tidak...? Kemudian pak Tjipta menyalahkan pemerintah pusat, karena program mobil murahnya, sehingga menimbulkan kemacetan yang semakin parah terjadi di DKI Jakarta.
Pak Lukas Hutagalung (Bappenas) : Pemerintah sudah terlalu lama mengerjakan infrastruktur ini secara sendiri. Sekarang ada pihak swasta yang ingin berinvestasi membangun proyek monorail, namun harus ada sikap saling percaya dan PT. Jakarata Monorail harus bisa meyakinkan pemerintah jika ingin ini berlanjut dalam jangka panjang. Ibarat Pernikahan, maka pernikahan ini harus langgeng dan bertahan lama. Kemudian, acara nangkring Kompasiana dengan PT Jakarta Monorail di tutup dengan pembagian tablet, dan makan siang.
