Banten, sebagai salah satu provinsi yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi, saat ini dihadapkan pada berbagai isu krusial selain dari dinamika politik yang kian memanas menjelang Pilkada. Isu krusial ini yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.Â
Per tanggal 09 Juli 2024 tepatnya pada hari Rabu, berita yang bermunculan tentang Banten. Mulai dari masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), bencana alam, ketahanan pangan, hingga kasus korupsi di tingkat desa.
PPDB dan Integritas Sistem Pendidikan
Isu PPDB kembali mencuat dengan adanya kasus mark up nilai rapor dan penggunaan Kartu Keluarga (KK) palsu untuk memanipulasi zonasi. Praktik ini jelas mencederai semangat pendidikan yang adil dan merata. Pendidikan seharusnya menjadi pintu gerbang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu ada sistem verifikasi yang lebih ketat dan transparan, serta sanksi yang tegas bagi para pelaku kecurangan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat.
Bencana Alam: Panggilan untuk Kesiapsiagaan
Banten juga tengah berjuang menghadapi bencana alam, dengan tanah longsor di Tangsel serta banjir yang melanda Serang dan Tangerang. Bencana ini mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan infrastruktur yang tangguh. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi bencana dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sementara itu, bantuan dan pemulihan pascabencana harus segera dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif bagi warga terdampak.
Ketahanan Pangan: Ancaman bagi 28 Daerah di Banten
Isu ketahanan pangan menjadi perhatian serius dengan adanya 28 daerah di Banten yang rawan pangan. Ini menandakan adanya masalah dalam distribusi dan ketersediaan pangan yang harus segera diatasi. Pemerintah perlu memperkuat program ketahanan pangan dengan mendorong pertanian lokal, meningkatkan akses pasar bagi petani, dan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Korupsi Dana Desa: Pengkhianatan terhadap Amanah Rakyat
Kasus korupsi dana desa oleh kepala desa merupakan ironi di tengah upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Dana desa seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.
