Pemerintah telah meluncurkan program makan siang gratis sebagai salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo pada 2025. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena pendanaannya dilakukan dengan memangkas anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan rakyat, atau justru mengorbankan sektor vital demi ambisi politik?
Program Makan Gratis: Ambisi Besar Dengan Anggaran Fantastis
Program makan gratis yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dalam tiga minggu pelaksanaannya, anggaran program makan bergizi gratis berpotensi mengalami pembengkakan hingga 100 triliun rupiah. Pemerintah menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting. Namun, dengan biaya yang begitu besar, muncul kekhawatiran bahwa program ini justru akan berdampak pada pengurangan anggaran di sektor lain yang tak kalah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemotongan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan: Kebijakan Yang Kontraproduktif
Untuk membiayai program makan gratis , pemerintah mengklaim akan memangkas anggaran di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini menjadi sebuah ironi besar, mengingat kedua sektor tersebut merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemangkasan anggaran pendidikan dapat menimbulkan dampak besar, seperti berkurangnya fasilitas sekolah, menurunnya kesejahteraan guru, dan menurunkan kualitas pembelajaran. Sementara itu, pemotongan anggaran kesehatan berisiko memperburuk akses masyarakat terhadap layanan medis, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Benarkah Ini Program ‘Gratis’ Jika Mengorbankan Sektor Lain?
Label ‘gratis’ pada program ini sebenarnya menyesatkan. Program ini memang tidak berbayar bagi penerima manfaat, tetapi tetap memerlukan anggaran yang diambil dengan memangkas sektor lain. Jika pendidikan dan kesehatan dikorbankan, bukankah masyrakat tetap harus “membayar” dampak negatifnya? Kebijakan ini berisiko menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya kesenjangan pendidikan dan menurunnya kualitas layanan kesehatan.
Jika pemerintah ingin menjalankan program makan gratis, diperlukan strategi pendanaan yang lebih bijak tanpa harus mengorbankan sektor esensial.
Program makan gratis memang memiliki tujuan baik, tetapi jika pendanaannya dilakukan dengan memotong anggaran pendidikan dan kesehatan, apalagi sampai dijadikan prioritas pendukung, maka kebijakan ini menjadi tidak tepat sasaran. Ironisnya, program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan justru dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan agar tidak dapat
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
