Kehadiran Tim Transisi bentukan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang semula diterima dengan tangan terbuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan disebut-sebut suatu sejarah baru dalam peralihan dari pemerintah baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya, akhirnya menuai kritik.
Kritik datang dari Presiden SBY dalam rapat kabinet yang mengaku mendapat SMS (layanan pesan singkat) dari sejumlah orang-orang yang akan diangkat menjadi menteri dikabinet pemerintahan yang baru. Hal ini mencuat setelah Seskab Dipo Alam juga menerima laporan tentang adanya orang-orang yang mengatasnamankan tim transisi yang dinilai tidak bekerja sesuai kesepakatan, mendatangi kementrian dan BUMN tanpa koordinasi.
Presiden SBY juga mengingatkan bahwa saat ini masih merupakan periode pemerintahannya, jadi tidak ada pemerintahan bersama antara dia dan presiden terpilih. SBY meminta Tim Transisi untuk bekerja sesuai batasan dan aturan yang ada. Apa yang dilontarkan SBY seharusnya mendapat tanggapan positif dari kubu Jokowi-JK.
Bukankah SBY dan Jokowi sudah sepakat tentang tim koordinasi di pihak presiden yang masih berkuasa, yakni Menko Perekonomian, Menko Polhukam dan Mensesneg. Jika semua kesepakatan dipatuhi, pasti apa yang dialami SBY tidak akan terjadi. Mudah-Mudahan dengan kesepaktan yang ada, peralihan antara pemerintahan yang lama dan baru tidak berlangsung setengah hati.
Kita tidak meragukan itikad baik Presiden SBY dalam membantu presiden terpilih Jokowi, agar pemerintahan baru tidak memulai dari nol dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, alangkah baiknya masalah Tim Transisi ini diperjelas antara kubu SBY dan Jokowi. Tim Transisi Jokowi juga harus tahu diri, jangan 'nyelonong boy' seperti tak punya tata krama.
