Rais Aam PBNU yang juga Ketua Majlis Ulama Indonesia, Prof. KH. Ma'ruf Amin dalam sambutan di acara Munas alim ulama dan Kombes NU di Mataram mengingatkan pemerintah, bahwa selain faktor pemahaman keagamaan, ketimpangan ekonomi merupakan lahan  subur bersemainya ekstrimisme dan  radikalisme di tengah masyarakat
Salah satu upaya mengikis ketimpangan serta mencegah eksploitasi dan monopoli lahan secara berlebihan, pemerintah perlu mengawal agenda pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani
Termasuk program pembaruan agraria meliputi, pembatasan penguasaan, kepemilikan, masa pengelolaan lahan, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan, khususnya bagi perusahaan dan korporasi, yang selama ini tidak berjalan baik, dimana pemerintah belum memiliki komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara
Kebijakan Presiden Jokowi terkait penerbitan izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat menjadi perhutanan sosial saya kira sebagai kebijakan  tetap dan bagian dari upaya melakukan redistribusi lahan dan mengurangi ketimpangan sosial dengan tetap memastikan kelestarian lingkungan
