Mohon tunggu...
Tumpal Sihombing
Tumpal Sihombing Mohon Tunggu... -

CEO BondRI\r\nBonds Strategist

Selanjutnya

Tutup

Money

Penjinak Bom Waktu Obligasi

2 Juli 2014   00:27 Diperbarui: 18 Juni 2015   07:55 39
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jokowi dan Prabowo itu berbeda. Demikian juga antara Hatta dan Kalla. Latar belakang dan tendensi kebijakan mereka juga berbeda. Dalam ranah fundamental, mazab perekonomian keduanya sangat terasa berbeda, yang hanya bisa terdeteksi dari respon pasar terhadap paparan program ekonomi kedua figur pasangan capres-wapres RI ini. Dalam konteks disiplin ekonomi, para pejabat negara, praktisi, dan analis yang berjam terbang tinggi pasti dapat merasakan perbedaan ini. Secara umum, apa kaitan dinamika pasar obligasi dengan pemimpin RI terpilih periode 2014-2019? Ada dan signifikan.

Program ekonomi Prabowo-Hatta cenderung menyuburkan surat utang (obligasi) pemerintah seperti yang telah berlangsung selama belasan tahun terakhir. Berbeda dengan tendensi kebijakan Jokowi-JK, sangat berpotensi meningkatkan peran lembaga/perusahaan hingga ke level tingkat daerah dalam program pembiayaan proyek, infrastruktur serta investasi. Program ekonomi Prabowo-Hatta berpotensi memperbesar volume obligasi pemerintah. Program ekonomi Jokowi-Kalla berpotensi mengurangi jurang ketimpangan antara pertumbuhan obligasi pemerintah versus obligasi perusahaan.

Outlook Jangka Pendek

Jika pihak yang kalah dalam pilpres nanti tidak marah-marah, maka stabilitas tetap terjaga walau pertumbuhan ekonomi masih akan tetap melambat hingga kuartal III-2014. Jika pilpres rusuh, Rupiah akan terjerembab melewati IDR 13.000 per USD. Jika pilpres ribut, yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun akan berpeluang besar melampaui figur 9.00%.

Outlook Jangka Menengah

Program ekonomi Prabowo-Hatta itu sentralistik kelembagaan. Selama 10 tahun belakangan, kebijakan dan tindakan pemerintah dalam ranah pengembangan kelembagaan serta pengadaan infrastruktur sangat massif dan berbiaya sangat tinggi. Sementara kebijakan di sektor pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia(SDM) kurang mendapatkan perhatian khusus dan tidak memperoleh pemerataan serta kemajuan yang berarti. Selain itu, terjadi jurang persepsi yang lebar antara best practice pelaku pasar di tingkat pusat versus tingkat daerah. Ini praktek klise ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, pengeluaran pemerintah semakin membubung dengan tingkat efektivitas yang rendah. Jika pola kebijakan ini terus berlanjut, maka defisit anggaran berpotensi membengkak dan emisi obligasi pemerintah bakal semakin massif untuk menutup defisit anggaran. Ini bom waktu obligasi.

Ini tantangan utama pasar modal Indonesia bagi Presiden-Wapres RI periode 2014-2019. Tantangan ini hanya dapat teratasi melalui penerapan program strategis yang memberdayakan setiap elemen di nusantara. Indonesia sangat membutuhkan penjinak bom waktu obligasi. Ini kemampuan Jokowi-JK.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun