Politisi baper seringkali membuat pernyataan tanpa dasar. Gambaran itu cocok disematkan pada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Terlebih kader PDIP itu mulai ikut-ikutan menggunakan ujaran penuh kebencian seperti yang kerap dilakukan kader PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Terakhir Prasetio menuding Anies melakukan kebohongan. Sepertinya Prasetio Edi meniru dan mengikut ucapan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha ketika menyerang Gubernur Anis. Seperti halnya Giring yang menuai banyak kecaman karena mempertontonkan sikap kenak-kanakan dalam berpolitik, ucapan Prasetio pun panen kritik.
Prasetio menuding Anies bohong dan menggiring opini ketika berbicara dalam workshop Nasional DPP PAN. Padahal saat itu Anies hanya mengatakan  dulu sempat mempersiapkan  diri agar pada akhir tahun masa jabatannya digunakan untuk kampanye Pilkada 2022.
Namun ternyata Pilkada 2022 ditiadakan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya Anies memanfaatkan tahun terakhir masa jabatannya dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.
Jika dilihat dan ditelaah dengan baik, pernyataan Anies sama sekali tidak menggiring opini baik tersirat apalagi tersurat. Tetapi bagi Prasetio yang sedang menghadapi mosi tidak percaya dari 7 fraksi akibat tindakannya menggelar rapat paripurna tanpa mekanisme yang berlaku hingga kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan, mungkin diterima secara berbeda.
Prasetio sepertinya merasa perlu menyerang Anies dengan tujuan untuk mendapat  simpati para buzzer dan kelompok-kelompok yang menjadikan kekalahan Pilkada  2017 sebagai pengikat sentimen.
Tentu sangat disayangkan jika cara berpolitik Prasetio justru mengekor PSI. Lucu jika sebagai partai pemenang di DKI hingga menempatkan kader sebagai ketua DPRD, PDIP justru menari di atas gendang yang ditabuh partai lain.
Kita masih berharap PDIP sebagai partai penguasa di tingkat nasional, bergerak seirama untuk menuntaskan program-program pemerintah. Bukan malah bersikap oposisi karena pada akhirnya akan membuka kedok lainnya. Bukankah jika sampai terjadi krisis politik di Jakarta imbasnya akan ke nasional?Â
Harapan ini tidak dimaksud untuk menghalangi sikap kritis para anggota dan kader-kader PDIP. Hal itu tetap diperlukan. Kita hanya tidak ingin kader-kader PDIP menjadi corong partai lain, menyerang tanpa dasar hanya berdasar sentimen dan kebencian semata. []
