Mundurnya Hatta Rajasa dari jabatan Menko Perekonomian itu mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana disebutkan setiap menteri harus mundur jika ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2008 ini menyebutkan semua pejabat negara termasuk menteri harus mundur jika ingin maju dalam pemilihan presiden.
Nama CT akhir-akhir ini memang santer disebut-sebut sebagai pengganti Hatta dari posisi Menko Perekonomian. Penunjukan CT oleh SBY menjadi Menko Perekonomian, bukanlah tanpa alasan. Pemilik Grup Trans Corp ini sudah memiliki segudang pengalaman di bidang perekonomian dan termasuk salah satu orang terkaya top di Indonesia.
[caption id="attachment_336508" align="alignnone" width="663" caption="http://forbesindonesia.com/"][/caption]
Presiden dulu mengungkapkan keinginannya melibatkan Chairul sebagai menteri, sudah ada sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I pada 2004. Namun, pemilik Trans Corp dan Para Group tersebut selalu menolak dan memilih berkonsentrasi mengelola perusahaannya. Apakah kali ini, CT masih sanggup menolak permintaan SBY untuk menggantikan Hatta menjadi Menko di sisa masa jabatannya lima bulan ke depan?
Chairul Tanjung mengatakan dirinya bersedia bila diminta presiden untuk memangku jabatan sebagai Menko Perekonomian dalam 5 bulan terakhir pemerintahan SBY. Alasan CT menerima adalah untuk menghindari dampak terburuk dari gejolak perekonomian global terhadap Indonesia. “Kita tahu 5 bulan ke depan politik akan hangat luar biasa, semua orang bicara capres dan cawapres sehingga hiruk pikuk tidak ada yang fokus pada masalah ekonomi,” katanya.
Chairul menjelaskan dia hanya akan menempati posisi menteri dalam 5 bulan ke depan saja, mungkin akan menolak bila pemerintahan selanjutnya menawari jabatan dalam kabinet. Keputusan tersebut, untuk menghindari konflik kepentingan politik. CT juga akan meninggalkan posisi dalam manajemen perusahaan-perusahaan miliknya.
SBY pernah menjelaskan alasan penunjukan Chairul adalah pengalamannya sebagai pelaku usaha dan kapasitasnya mengetuai dewan penasihan ekonomi pemerintah yang dikenal sebagai Komite Ekonomi Nasional. “Meskipun KEN bukan policy making tapi tetap ada di pemerintahan tapi pandangan dan rekomendasinya sangat berguna dalam policy making yang saya pimpin selama ini,” kata presiden.
Bila Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung terpilih menjadi Menko Perekonomian maka CT akan membuat kebijakan dimana pemerintah mengharamkan penggunaan APBN untuk membangun infrastruktur perhubungan yang bisa dikomersialkan. CT akan membuat kebijakan dimana pemerintah memaksimalkan APBN untuk membangun bandara perintis, pelabuhan kecil, pembangunan transportasi jalan di daerah terpencil yang memang untuk kepentingan masyarakat.
