Penutupan Dolly Berimbas pada Pilpres

[caption id="attachment_340558" align="aligncenter" width="300" caption="www.tempo.co"][/caption]

Kegaduhan terjadi di kawasan Dolly, para demonstran yang umumnya PSK (Pekerja Seks Komersial) mengancam boikot pilpres. Mereka bersepakat untuk tidak membuka TPS di Kelurahan Putat Jaya. Di 5 RW, Kelurahan Putat Jaya, yaitu RW 3, 6, 10, 11, dan 12. Sekarang semua ketua RW sedang berkoordinasi dan menggelang kekuatan untuk menolak pendirian TPS dalam pilpres. Penggalangan akan dilakukan terus sampai jelang pelaksanaan pilpres.

Berdasarkan data Pileg dan Pilgub Jatim, jumlah TPS di sekitar Dolly dan Jarak ada 150 TPS dengan jumlah rata-rata 30 TPS/RW. Kalau sampai 5 RW memboikot, maka akan ada sekitar 150 TPS di Dolly dan Jarak yang akan memboikot pelaksanaan pilpres. Jumlah yang tidak bisa memilih nantinya yaitu kurang lebih enam belas ribu orang.

[caption id="attachment_340562" align="aligncenter" width="470" caption="www.tempo.co"]

1401955819180320668

[/caption]

Mereka tampak antusias berdemo meskipun berpanas-panas ditengah terik matahari. Para PSK tersebut memakai masker, topi bahkan ada yang pakai topeng dan jaket. Lesehan sepanjang Dolly ini tentu menarik perhatian orang, dipandu oleh PSK bernama Ayu, mereka menulis keluh kesah di secarik kertas, diiringi lagu Darah Juang, yang mengobarkan semangat PSK, untuk melawan penutupan Dolly, karena bagi mereka itu adalah tempat mencari nafkah menghidupi keluarga. Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku penutupan lokalisasi Dolly merupakan bentuk pertanggungjawabannya sebagai pemimpin terhadap kesejahteraan warganya.

Ibu Risma mengaku pernah bertemu dengan para PSK yang sudah bekerja selama 20-30 tahun. Di usia senja, mereka tidak memiliki tabungan hidup. Sebaliknya, mereka malah terlilit utang. Artinya, kata Risma, menjadi PSK bukan pekerjaan yang menjanjikan. Lokalisasi yang sudah ada sejak era pendudukan Belanda ini akan ditutup kurang lebih seminggu sebelum Ramadan atau 19 Juni mendatang.

Kalau berani boikot pilpres sepertinya bukan berhadapan dengan Polisi saja, tapi berhadapan langsung dengan TNI karena menyangkut gangguan keamanan nasional.  Komnas Perempuan dan Pemerintah Daerah sebaiknya cari solusi terbaik, karena pemilihan presiden untuk menentukan pimpinanan nasional 5 tahun kedepan harus berjalan lancar, siapa pun dia menjadi pemimpin kita tetap kita dukung demi republik indonesia yg kita cintai.

Salam