Dana Otsus Papua dan Papua Barat Lanjut Lagi 2 Dekade, Perlu Perhatian Ekstra

"Kita melihat ada masalah tata kelola yang menjadi persoalan utama. Ini menjadi perhatian ke depan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian peningkatan pengelolaan keuangan, mulai perencanaan hingga pengawasan," ujar Tito dalam rapat bersama Sri Mulyani.

Penilaian Tito agaknya betul. Sebab, untuk dana desa di Papua dan Papua Barat (rata-rata per desa Rp 900 juta) tiap tahun saja belum bisa dikelola dengan baik, apalagi DOK.

Kenyataannya misalnya diungkap sendiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Mote, bahwa dana desa kerap digunakan seenaknya para kepala kampung dan menolak diintervensi (diawasi).

"Karena lemahnya aparatur kampung yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola dana desa. Belum lagi kendala lain, aparat kampung (kepala kampung) tidak mau diintervensi," ungkap Mote.

Kejadian fatal berikutnya, ternyata sebagian dana desa berhasil dirampas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk membeli senjata. Mereka menunggu di setiap kampung dan memberi ancaman.

"KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberi sebagian dana itu," tutur Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni (5/11/2020).

Kesimpulannya, misi di balik pemberian dana bagi Papua dan Papua Barat belum tercapai, kalau tidak mau disebut gagal. Dana ribuan triliun rupiah tidak berhasil mengangkat kehidupan masyarakat. Justru "terpakai" pula oleh KKB untuk memerangi pemerintah.

Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pola lama masih dipertahankan? Sebaiknya, tidak. Dana jangan asal diberikan. Pemerintah pusat wajib mengontrol ketat.

Persis yang dikatakan Tito, harus ada perencanaan jelas dan pengawasan serius. Pemerintah daerah mesti menyusun target penggunaan dana secara rinci, untuk diterima dan diawasi pemerintah pusat. Bila perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aktif mengawasi.

Dana mengatasnamakan warga Papua dan Papua Barat, sementara yang menikmatinya bukan mereka. Sila pemberian dana dilanjutkan, tetapi jangan lupa memberi perhatian ekstra. ***