Tidak ada yang mustahil di dunia politik. Termasuk bergabungnya Hadi ke dalam kabinet pemerintahan dan bergesernya posisi Prabowo.
Isu mengenai bakal adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin kembali berhembus ke publik. Hembusan terbaru disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane."Setidaknya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti," kata Neta kepada awak media, Kamis (20/8/2020).
Reshuffle yang dimaksud adalah tergusurnya beberapa menteri yang dinilai kurang berkinerja dan tergesernya sekian menteri yang dianggap patut dirotasi.
Entah dapat kabar dari mana dan oleh siapa, Neta menyebutkan, reshuflle kemungkinan besar terjadi setelah pergantian atau peralihan jabatan Panglima TNI. Mengapa?
Karena salah satu sosok baru yang diprediksi Neta ikut masuk ke dalam kabinet yaitu Panglima TNI sekarang, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Kabarnya, Hadi akan jadi Menteri Pertahanan atau Menteri Perhubungan."Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istrahat sebagai Dubes RI di Perancis, tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet," lanjut Neta.
Di samping Hadi, ada pula nama-nama lain yakni Sandiaga Uno (kader Partai Gerindra dan mantan cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu) dan Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat).
Mungkinkah terjadi reshuflle seperti yang diramalkan Neta? Bukankah masuknya Hadi ke kabinet terkait juga dengan suksesi kepemimpinan pucuk di tubuh TNI?
Meskipun ramalan Neta dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, bahwa sama sekali belum ada pembahasan reshuflle, agaknya publik juga mesti paham, tidak ada yang mustahil di dunia politik.
Segala sesuatu sangat mungkin terjadi, cepat atau lambat, termasuk soal reshuflle. Dan yang paling tahu tentang hal itu sebenarnya Presiden Joko Widodo sendiri. Kapan beliau mau dan butuh.
Bantahan Pratikno bukan berarti reshuffle tidak akan terjadi. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Barangkali bantahan itu disampaikan demi menjaga suasana kerja dan kondisi psikologis anggota kabinet semata.
Sementara kesampingkan Sandiaga dan AHY, serta jumlah anggota kabinet yang kemungkinan digusur dan digeser. Biarlah Presiden Jokowi yang mengurus mereka dan mengotak-atik angkanya.
