Belakangan ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) menjadi sorotan publik, sebab di sana sedang berlangsung proses rekrutmen terhadap beberapa orang yang dianggap potensial memimpin sekian banyak perusahaan pelat merah, entah ditunjuk masuk jajaran komisaris atau pun direksi.
Suksesi kepemimpinan baru tersebut berada di bawah kendali Menteri BUMN Erick Thohir selaku penanggungjawab utama, sementara pihak yang menentukan siapa saja orang-orang yang dinilai layak dan pantas untuk kemudian dilantik sebagai pejabat yakni Tim Penilai Akhir (TPA) yang dikomandoi langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Meskipun tugasnya sebatas menjaring sosok-sosok terbaik untuk direkomendasikan kepada TPA, namun langkah yang diambil Erick sudah menuai pro dan kontra, ditanggapi macam-macam oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai kalangan.
Tuaian pro dan kontra atas langkah Erick itu berawal (dan akhirnya menjadi fokus sorotan) ketika memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke kantornya pada Rabu, 13 November 2019, untuk ditawari masuk ke dalam struktur kepemimpinan baru di perusahaan BUMN.
Sampai sekarang belum ada kejelasan, di perusahaan mana Ahok akan ditempatkan, karena memang proses seleksi tengah berlangsung hingga akhir November ini.
Erick sendiri mengatakan bahwa dirinya masih terus memanggil beberapa orang lain lagi. Dan terbukti, selain Ahok, belum lama ini Erick diketahui telah memanggil Chandra Hamzah (mantan komisioner KPK dan mantan Komisaris Utama PT PLN) dan Rizal Mallarangeng (politisi Partai Golkar).
Sekali lagi, proses seleksi belum selesai dan keputusan final TPA baru akan diumumkan pada awal Desember 2019. Lalu kenapa publik sudah ramai? Kenapa publik tidak memberikan keleluasaan kepada TPA dalam memproses sekian nama yang masuk?
Semua 'gara-gara' Ahok, itulah jawabannya. Ya, sebagian orang (kelompok dan individu) tidak setuju jika Ahok memimpin perusahaan BUMN, dengan alasan mantan narapidana kasus penodaan agama, temperamental, berstatus politisi, dan seterusnya.
Padahal kalau dipahami kembali, proses seleksi belum usai, serta menyangkut alasan yang dipertentangkan oleh kelompok dan individu tadi bakal tetap dibahas oleh TPA. Dan kenapa pula cuma Ahok yang dikorek kekurangannya sedangkan yang lain tidak?
Ada apa di dalam diri Ahok? Adakah kehadirannya di BUMN menjadi sebuah ancaman besar? Kenapa harus gelisah dengan karakter tegasnya yang antikorupsi?
Kenapa juga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di bawah koordinasi Arie Gumilar yang merasa resah tak karuan padahal Ahok belum diumumkan secara resmi memimpin PT Pertamina? Pantaskah serikat pekerja menolak pimpinannya?
