Joko Widodo dan "kue kekuasaannya" bagaikan gula yang sedang dikerumuni oleh "kawanan semut". Pilpres 2019 telah selesai dan sekarang saatnya Jokowi sebagai pemenang sibuk 'mengotak-atik' struktur kabinet pemerintahannya untuk periode 2019-2024.
Masih tersisa dua bulan lagi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih (Jokowi-Ma'ruf Amin), sekaligus penetapan keanggotaan kabinet, namun waktu yang terbilang sedikit itu betul-betul dimanfaatkan oleh sebagian besar partai politik untuk mendapat "lirikan" Jokowi.
Ya, saat ini polarisasi kekuatan politik sudah mencair. Tidak ada lagi kubu-kubuan, setidaknya itu tampak dari perkembangan situasi politik terbaru. Mayoritas partai politik seakan sudah lupa dengan kenangan 'perseteruan' semasa Pilpres 2019.
Entah apa penyebabnya sehingga sekarang banyak partai politik yang ingin merapat ke kubu Jokowi. Setelah partai politik anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, kini partai politik anggota koalisi Prabowo-Sandiaga pun bermanuver agar diberi perhatian.
Apakah mereka lupa statusnya sebagai 'lawan' saat Pilpres 2019? Pertanyaan ini buat partai politik koalisi Prabowo-Sandiaga. Dan tentu jawabannya hanya mereka yang tahu. Saya menduga karena pesona Jokowi dan "kue kekuasaan" tadi.
Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra (kalau PKS kukuh ingin oposisi), tersiar kabar bahwa Partai Demokrat pun bermaksud mengikuti langkah yang sama, mau bergabung ke kabinet pemerintahan Jokowi.
Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan ketika dihubungi oleh tim merdeka.com, Senin, 12 Agustus 2019.
"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," ucap Syarief.
Namun Syarif menegaskan bahwa keputusan sikap politik Partai Demokrat baru bisa ditentukan usai rapat majelis partai yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebenarnya pengakuan serupa pernah diungkap juga oleh Syarief dua bulan lalu, sebelum ada sidang putusan terkait sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief, Rabu, 12 Juni 2019.
