Mantan Ketua Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra akhirnya buka-bukaan terkait penyusunan kabinet pemerintahan untuk periode 2019-2024.
Yusril mengaku ada banyak pihak yang berspekulasi bahwa dirinya bakal masuk kabinet sebagai salah seorang menteri. Namun dia sendiri mengatakan belum ada pembicaraan spesifik tentang hal itu. Dia menyampaikannya dalam wawancara khusus bersama Kompas.com pada 12 Juli 2019 yang lalu.
"Saya sendiri enggak mengajukan apa-apa. Cuma saya pikir kalau misalkan diminta, mungkin saya tidak menolak. Karena saya melihat banyak sekali masalah yang harus ditangani," kata Yusril.
Ketika ditanya pos kementerian apa yang dibidik, Yusril menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Lebih banyak di Kumham (Hukum dan HAM)," jelas Yusril.
Yusril menuturkan masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan dan dibenahi ke depan terutama di bidang hukum.Â
Umpamanya di sektor investasi yang berhubungan dengan kawasan ekonomi khusus (KEK), perpajakan dan undang-undang pokok agraria. Kemudian juga masalah pencegahan dan penindakan kasus korupsi.
Pria kelahiran Manggar, Belitung Timur ini mengatakan, selain persoalan lima tahun ke depan, termasuk pula persoalan sepuluh tahun yang lalu yakni lima tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lima tahun terakhir kepemimpinan Jokowi-JK.
Pernyataan Yusril di atas sekaligus untuk menepis kabar viral beberapa hari yang lalu yang menyatakan bahwa dia sudah resmi masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baiklah, Yusril tidak ingin seperti tokoh-tokoh lain yang kelihatannya 'genit' cari perhatian ke publik agar kelak dipilih jadi menteri, namun bukan berarti dia jauh dari kapasitas, apalagi sesuai pilihannya, dia membidik Kemenkumham. Dia memang layak untuk posisi itu.
Meskipun saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril pernah menempati posisi menteri sebanyak tiga kali, antara lain Menteri Hukum dan Perundang-undangan (26 Oktober 1999-7 Februari 2001, zaman Presiden Abdurrahman Wahid), Menteri Kehakiman dan HAM (9 Agustus 2001-21 Oktober 2004, zaman Presiden Megawati Soekarnoputri), dan Menteri Sekretaris Negara (21 Oktober 2004-9 Mei 2007).
