Prabowo Sebut Bukti Anggaran Bocor Tidak Diurus, KPK dan BPK Wajib Menjawab

Pada kesempatan kampanye di Blora, Jawa Tengah (Kamis, 14 Februari 2019), Prabowo Subianto menyampaikan kepada publik bahwa ada ribuan dan bahkan belasan ribu bukti temuan terkait informasi anggaran dan kekayaan negara yang bocor. Prabowo mengatakan bukti-bukti tersebut ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana tidak disentuh atau tidak diurus.

"Mau cari bukti? Banyak sekali bukti, di KPK saja mungkin banyak sekali, BPK saja temuannya ribuan. Belasan ribu temuan yang tidak disentuh dan tidak diurus. Coba cek," ucap Prabowo.

Temuannya sampai belasan ribu dan tidak diproses sama sekali? KPK dan BPK keterlaluan, mereka mengabaikan tugas dan tanggungjawab mereka! Mereka harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada publik secara terbuka dan jelas!

Keberanian Prabowo mengungkap jumlah bukti di atas patut diapresiasi. Kalau memang benar adanya, maka rakyat Indonesia sudah selayaknya berterima kasih kepada beliau. Betul?

Mungkin saja sebagian rakyat bisa serta-merta mempercayai ungkapan Prabowo, namun saya sampai sekarang masih belum mau melakukan itu. Mengapa?

Setidaknya selama musim kampanye Pilpres 2019, ada beberapa pernyataan Prabowo di publik yang ujung-ujungnya ternyata hoaks. Misalnya saja kasus pemukulan atau penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, ramalan Indonesia bubar pada 2030 yang didasarkan pada novel fiksi "Gost Fleet", selang cuci darah yang dipakai 40 kali di RSCM, dan sebagainya.

Itulah sebabnya mengapa saya tidak percaya. Bahkan saya memperkirakan ungkapan Prabowo tentang belasan ribu bukti anggaran bocor akan berakhir dengan status "hoaks" lagi.

Meski demikian, kesempatan memperjelas ungkapan Prabowo terbuka lebar untuk ditindaklanjuti oleh dua lembaga yang disebut, KPK dan BPK. Tidak boleh dibiarkan. Karena bukan saja memunculkan polemik di tengah masyarakat, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, di samping kecurigaan kepada pemerintah.

Sekali lagi, KPK dan BPK harus menjawab!
***