Oleh : Tubagus Saputra
Masyarakat indonesia mendapatkan kado kejutan di awal tahun 2014 adalah kenaikan harga gas elpiji 12 kg di pasaran yang membuat masyarakat kalang kabut dan beralih ke gas 3 kg yang di subsidi oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan polemik diantara pemerintah dan PT Pertamina Tbk yang saling tunjuk tangan terkait kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini. Pemerintah beralasan tidak tahu menahu soal kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini sementara Pertamina beralasan mereka telah mengikuti prosedur mengenai menaikan harga gas elpiji 12 kg ini. Dari hal ini terlihat seolah masalah kenaikan harga gas 12 kg ini bersifat sepihak.
Mengapa bisa terjadi kenaikan harga ? pertamina beralasan bahwa kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini di latar belakangi oleh mahalnya harga bahan baku yang mencapai Rp. 10.700 dan tekanan yang ditimbulkan oleh KURS mata uang rupiah yang semakin melemah terhadap dollar. Selain itu bahwa untuk menutupi kerugian bisnis pertamina selama ini yang ditenggarai oleh kedua hal tadi juga karena konsumen gas elpiji 12 kg ini rata-rata adalah kalangan menengah ke atas yang secara finansial mereka kuat dan tidak akan mengganggu apa-apa. Dan pertamina juga beralasan mereka telah mengikuti prosedur dengan telah memberitahukan perihal rencana kenaikan gas elpiji 12 kg ini kepada pemerintah.
Bagaimanakah Tanggapan pemerintah ? bila pertamina berkilah telah mengikuti prosedur dengan memberitahukan rencana menaikan harga gas elpiji 12 kg ini lain halnya dengan pemerintah sebagai pemegang regulasi. Pemerintah merasa tidak tahu soal kenaikan harga gas elpiji 12 kg yang menjadi kejutan di awal tahun 2014 ini. Menurut menteri koordinator perkonomian, Hatta Rajasa mengaku baru mengetahui rencana itu. Ia justru menuding Menteri BUMN yang sebenarnya sudah mengetahui dan menyetujui rencana kenaikan harga gas elpiji.
Ada hubungan dengan langkah politisasi jelang pemilu 2014 ? kenaikan harga gas elpiji 12 kg di awal tahun ini menimbulkan oponi politis di publik. Apalagi tahun ini adalah tahun politik dimana pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum akan berlangsung di tahun ini mulai tanggal 9 April mendatang. Menurut pengamat kebijakan publik, Andrianof A Chaniago mengatakan "Patut dicurigai (ada politisasi) karena ada beberapa keanehan. Mengapa Pertamina yang maju ke depan, bukan Menteri Perekonomian atau ESDM?". Memang bisa jadi permasalahn ini dijadikan peluang untuk memperoleh kesempatan mencuri perhatian publik untuk memilih dimana partai-partai yang pro pada pemerintah pun akan berlomba-lomba untuk menjadi partai yang heroik dengan langkahnya menentang kenaikan harga gas elpiji 12 kg.
Bisa jadi upaya fraksi PAN di DPR baru-baru ini yang mengusulkan diadakanya rapat panitia kerja (PANJA) guna membahas masalah kenaikan harga gas 12 kg ini sebagai salah satu cerminan upaya memperoleh simpati publik dari adanya kesempatan politik ini. Tetapi juga belum tentu hal yang terjadi senyatanya seperti itu karena partai juga berkewajiban untuk memperjuangkan nasib rakyat dimana disitulah peran dan fungsi partai sebagai wahana aspirasi publik dengan fungsinya sebagai sarana kanalisasi politik, komunikasi politik, dan manajemen konflik politik. Oleh karena itulah juga kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan dari satu sudut pandang saja. Karena kesimpulan itu mesti dihasilkan dan diperoleh dari dan dengan bijaksana.
Lalu bagaimana nasib masyarakat kedepannya ? tentu dengan kenaikan gas 12 kg ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. akibat kenaikan harga gas elpiji 12 kg membuat konsumen gas banyak beralih kepada gas 3 kg yang di subsidi oleh pemerintah yang mengakibatkan langkanya gas 3 kg di pasaran dan menjadi naik harganya. Monopoli harga pasar terjadi di lapangan lantaran tentu saja penjual gas elpiji 3 kg khususnya di tingkat pengecer melihat keadaan ini sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Walaupun di satu sisi hal ini memberatkan masyarakat menengah kebawah.
Dan lalu seperti apa respon dari pemerintah ? presiden republik indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi masalah kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini dengan menginstruksikan pihak-pihak yang terkait untuk berkoordinasi kembali untuk mengkaji ulang kebijakan menaikan harga gas elpiji 12 kg ini. Sementara itu menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan bahwa terkait kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini sepenuhnya adalah salahnya dan akan berusaha dengan segera untuk mencari solusi guna mengatasi masalah ini.
Kita tunggu saja apa solusi yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Yang jelas masyarakat meminta agar keputusan yang diambil akan menghasilkan kebijakan baru yang lebih bijaksana dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat kedepannya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H