Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengaku prihatin atas sikap KONI pusat, terkait pembentukan timnas senior Indonesia proyeksi Piala AFF 2012, yang saat ini tengah berjalan.
Menurut Djohar, keinginan KONI untuk melibatkan organisasi ilegal dalam pembentukan skuad timnas, adalah sebuah kekeliruan besar. Sebab hal tersebut sudah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.
"Artinya, KONI tidak memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsinya). Sebab bagaimana mungkin mereka menekan PSSI yang nota bene sebagai anggotanya dan memberikan kesempatan kepada organisasi yang tidak dikenal," kata Djohar kepada wartawan di sela-sela menyaksikan sesi latihan Timnas U-17 di Lapangan C, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10)
"Keinginan KONI tersebut adalah salah satu bentuk intervensi. Ini sangat berbahaya, karena potensi sepakbola Indonesia terkena sanksi FIFA menjadi sangat besar," lanjut Djohar.
Karena itulah, ia pun meminta agar KONI pusat tidak melanjutkan keinginannya untuk ikut campur dalam hal pembentukan skuad timnas. Pasalnya, hasil rapat Joint Committe (JC) di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu sudah diputuskan, bahwa pembentukan timnas di bawah yuridiksi PSSI.
Mengenai alasan KONI ikut campur karena sudah mendapat lampu hijau dari FIFA, Djohar menegaskan, meski belum melihat langsung surat tersebut, tapi dirinya yakin hanya berisi persetujuan untuk membantu pembentukan skuad timnas.
Maklum saja, karena informasi penolakan pemain dan klub memenuhi panggilan membela timnas, sudah disampaikan. Sehingga induk sepakbola dunia tersebut tidak menginginkan hal itu kembali terjadi.
"Membantu itu bukan berarti merusak yang sudah ada. Apalagi sampai merobek-robek kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kalau begini terus, kapan kita bisa konsentrasi membentuk timnas. KONI mestinya mengurusi masalah lain saja, ketimbang merusak persiapan timnas yang sedang berjalan," pungkas Djohar.
Seperti diketahui, Ketua KONI, Tono Suratman, sehari sebelumnya mengeluarkan pernyataan agar PSSI merombak timnas yang sudah ada saat ini, dengan memberikan porsi kepada kelompok ilegal untuk ikut ambil bagian dalam membentuk skuad timnas yang baru.
Pernyataan Tono tersebut memang aneh. Sebab, kelompok ilegal tersebut bukanlah anggota KONI sehingga tidak perlu diakomodir. Apalagi, sesuai dengan poin kelima dari MoU yang telah disepakati disebutkan bahwa dengan ditandatanganinya kesepahaman tersebut, maka hanya ada satu induk organisasi sepakbola di Indonesia, yakni PSSI.
Lebih dari itu, FIFA dan AFC pun sudah memberikan penegasan bahwa pengelolaan timnas tetap berada di bawah kendali PSSI selaku federasi sepakbola nasional yang resmi. Sedangkan JC hanya berfungsi sebagai harmonisasi masuknya pemain ISL ke timnas
