Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Ternate melalui Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM telah menyampaikan kepada beberapa media lokal. Untuk merespons laga perdana Liga 1 di Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate telah mematangkan sejumlah persiapan diantaranya telah menetapkan dua lokasi yakni lapangan sepak bola di Kelurahan Gambesi dan Kelurahan Sulamadaha sebagai pusat pelatihan untuk klub sepak bola Liga 1 Indonesia Malut United FC dan Barito Putra FC yang dipastikan akan berlaga di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, pada 26 Oktober 2024 mendatang.
Terkait informasi mengenai pembangunan fasilitas pendukung khususnya Lapangan sepak bola di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat yang telah diumumkan oleh Pemerintah Kota Ternate, maka dapat disampaikan beberapa hal berikut:
Kami, Pemuda dan masyarakat Kelurahan Sulamadaha, dengan tegas menolak informasi yang disebarkan oleh Pemerintah Kota Ternate terkait rencana pembangunan fasilitas pendukung di Lapangan Kepemudaan "Soa Raha" Sulamadaha menggunakan anggaran APBD. Disebabkan karena sampai saat ini, tidak pernah ada komunikasi resmi maupun sosialisasi dari pihak Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat Kelurahan Sulamadaha terkait rencana tersebut.
Lapangan Kepemudaan "Soa Raha" Sulamadaha selama ini dikelola sepenuhnya secara swadaya oleh masyarakat dan pemuda setempat, tanpa adanya bantuan nyata dari pemerintah. Keterlibatan pemerintah yang disebutkan dalam berbagai pernyataan publik tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kami merasa bahwa informasi yang disampaikan tidak berdasar dan menyesatkan.
Kami meminta Pemerintah Kota Ternate untuk terlebih dahulu melibatkan masyarakat dalam setiap rencana pengembangan fasilitas publik di wilayah kami. Keterbukaan dan transparansi dalam hal ini sangatlah penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.
Bantahan ini kami sampaikan dengan harapan bahwa pihak pemerintah akan mengutamakan dialog dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang menyangkut fasilitas umum di wilayah kami.
Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi faktor tidak terbukanya informasi kepada masyarakat Kelurahan Sulamadaha terkait perbaikan fasilitas Lapangan Kepemudaan "Soa Raha" Sulamadaha menggunakan anggaran APBD Kota Ternate:
- Minimnya Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat
Masyarakat Sulamadaha tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atau sosialisasi terkait penggunaan APBD untuk proyek perbaikan lapangan. Kurangnya komunikasi ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah kota tidak mengedepankan keterbukaan dalam rencana yang berdampak pada fasilitas publik. - Ketiadaan Proses Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan
Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan proyek APBD ini merupakan faktor penting. Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat yang terdampak untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi dalam proyek tersebut. - Tidak Adanya Transparansi dalam Alokasi Anggaran
Masyarakat merasa bahwa alokasi anggaran APBD untuk proyek ini tidak jelas dan tidak transparan. Informasi tentang besaran anggaran dan peruntukannya tidak pernah disampaikan, sehingga menimbulkan keraguan tentang komitmen pemerintah dalam memperbaiki fasilitas lapangan secara nyata. - Pengelolaan Swadaya oleh Masyarakat
Lapangan Sulamadaha selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pemuda setempat tanpa bantuan dari pemerintah. Ketiadaan kontribusi pemerintah dalam bentuk apapun selama ini semakin memperkuat pandangan bahwa rencana perbaikan ini tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. - Informasi yang Tidak Merata dan Terbatas
Informasi mengenai penggunaan APBD ini mungkin hanya terbatas pada kalangan tertentu di pemerintahan tanpa melibatkan masyarakat luas, khususnya komunitas yang terdampak langsung. Ini menunjukkan adanya celah dalam distribusi informasi yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap rencana tersebut.
Faktor-faktor ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih transparan dan inklusif dari Pemerintah Kota Ternate dalam proyek pembangunan fasilitas publik yang menggunakan dana APBD.
