Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Mencegah Cybercrime di Indonesia

Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Mencegah Cybercrime di Indonesia

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, kejahatan siber (cybercrime) menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet, seperti pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran informasi palsu, hingga peretasan sistem. Untuk mengatasi masalah ini, kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. 

Tanpa pemahaman yang baik tentang hukum yang mengatur dunia digital, masyarakat rentan terjebak dalam aktivitas ilegal yang dapat berdampak serius bagi diri sendiri dan orang lain. Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua undang-undang ini berperan penting dalam menegakkan hukum di dunia digital serta melindungi hak dan privasi warga negara Indonesia.

Baca juga: Dominasi Big Tech dan Tantangan Regulasi Antitrust di Indonesia

Pentingnya Kesadaran Hukum di Dunia Digital

Kesadaran hukum berarti pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk perilaku yang dibenarkan di dunia digital. Internet menjadi ruang yang semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan berbagai aktivitas seperti komunikasi, transaksi bisnis, hingga penyimpanan data pribadi yang dilakukan secara online. 

Namun, banyak pengguna internet yang tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan mereka di dunia digital tunduk pada hukum yang berlaku. UU ITE No. 1 Tahun 2024 merupakan payung hukum yang mengatur segala aktivitas elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai penyebaran informasi, transaksi elektronik, dan keamanan siber. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas dalam menindak kejahatan digital, seperti penyebaran berita palsu, pencurian data, atau tindakan peretasan.

Baca juga: Implikasi Hukum dan Dampak Sosial Pencemaran Nama Baik di Era Media Sosial

Sebagai contoh, 

"Pasal 28 Ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dapat dikenakan hukuman pidana ". Hukuman ini penting untuk menanggulangi penyebaran hoaks yang sering kali berujung pada kerusuhan dan konflik sosial di masyarakat. Selain itu, pelanggaran terkait privasi dan data pribadi juga diatur secara tegas dalam undang-undang ini.

Baca juga: Keadilan dalam Perspektif Teori, Hukum, Impikasinya bagi Tenaga Pendidik Honorer

Perlindungan Data Pribadi

Seiring dengan maraknya cybercrime, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Data pribadi sering kali menjadi target utama kejahatan siber, di mana pelaku mencuri, menjual, atau memanipulasi informasi pribadi seseorang untuk keuntungan pribadi atau tujuan ilegal.