Kiprah Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta: Refleksi Milad PKS ke 17

Hari ini, 20 April 2015 bertepatan dengan Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yag ke 17. Partai yang dideklarasikan pada masa reformasi 1998 di tengah lapangan Mesjid Al Azhar oleh kalangan muda yang memotori dan terlibat langsung dalam gerakan reformasi 1998 bersama para tokoh yang peduli perbaikan nasib bangsa ini kini telah memasuki usia yang semakin matang. Partai yang ketika dideklarasikan 17 tahun lalu bernama Partai Keadilan ini semakin diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional maupun lokal dan teah melahirkan pimpinan daerah berprestasi.

Sebaga sebuah partai politik yang berusaha meraih dukungan masyarakat pemilih dan memperjuangkan aspirasinya di parlemen, tentu saja PKS (dan di era sebelumnya melalui PK) mengalami jatuh bangun dalam kancah perpolitikan nasional. Hal yang sama tentu juga terjadi di Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Sejak Pemilu pertama yang diikuti yaitu tahun 1999, PKS yang masih bernama PK sudah berhasil menempatkan wakilnya di DPRD DKI Jakarta dan membentuk fraksi sendiri dengan 4 orang anggota. Perjuangan gigih di DPRD DKI Jakarta yang didukung aksi-aksi nyata para kadernya di masyarakat, menghantarkan PKS meraih dukungan publik dengan meraih suara terbanyak di Jakarta pada Pemilu 2004 dengan 18 kursi. Pemilu 2009 PKS Jakarta juga meraih 18 kursi meskipun dari persentase raihan suara mengalami penurunan. Pada Pemilu 2014, raihan suara PKS di Jakarta meraih 11 kursi DPRD.

Jika dihitung dari pengalaman sebagai fraksi yang bekerja penuh dalam satu periode, berarti sudah tiga periode Fraksi PKS menjalankan misi memperjuangkan aspirasi warga Jakarta selama 5 tahun yaitu periode 1999-2004, periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Selama tiga periode itu pula banyak hal yang sudah diperjuangkan fraksi PKS bagi warga Jakarta dan pembangunan Jakarta yang lebih, tanpa atau dengan posisi strategis yang dipegang anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta. Masyarakat juga sudah merasakan keberadaan dan manfaat dari kiprah Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Pada periode 1999-2004, FPKS yang dikomandoi oleh H. Ahmad Heryawan, meskipun hanya dengan 4 anggota dan hanya menempatkan 1 anggota sebagai Sekretaris Komisi B, namun perjuangannya menjadi sorotan media saat itu. Fraksi PKS menjadi fraksi yang paling gencar menolak kebijakan Pemda DKI yang tidak berpihak pada rakyat kecil seperti penggusuran dan penertiban pedagang yang tidak manusiawi.  Ketika Jakarta dilanda banjir besar di tahun 2002, semua anggota DPRD dari PKS terjun langsung ke lapangan, memimpin para kader untuk membuka posko-posko banjir, melakukan evakuasi korban banjir dan menggalang dana untuk membantu korban banjir. Puncaknya pada Pemilihan Gubernur 2002 yang masih dipilih oleh DPRD, ketika sebagian warga Jakarta menolak gubernur Incumbent, Fraksi PK menjadi satu-satunya yang berani mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai  alternatif bagi calon incumbent yang berpasangan dengan Sekretaris Daerah.  Padahal partai pemenang Pemilu saat itu dan pemegang suara mayoritas di DPRD bahkan tidak berani mengajukan calonnya dan hanya mendukung calon incumbent.

Pada periode 2004-2009, sebagai partai pemenang Pemilu di Jakarta dan peraih kursi terbanyak di DPRD, PKS semakin memperkuat peran dan posisinya dalam memperjuangkan kepentingan warga Jakarta dan mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Perjuangan ini dilakukan melalui para anggota di fraksi maupun di posisi-posisi strategis Komisi-Komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Anggota FPKS yang menjadi Walil ketua Komisi D menginisiasi pembentukan Kaukus Lingkungan yang melibatkan LSM dan akademisi di bidang lingkungan untuk mendorong perbaikan lingkungan di Jakarta khususnya polusi udara. Fraksi PKS melalui kaukus ini berhasil mendorong lahirnya Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Perda ini kemudian terkenal denga Perda rokok karena berhasil memasukan pengaturan tentang kawasan bebas asap rokok di ruang publik. Perda ini juga "memaksa" Pemda DKI melakukan upaya-upaya untuk mengurangi polusi dari asap kendaraan bermotor diantaranya melalui Hari bebas Kendaraan Bermotor.

Anggota FPKS yang menduduki posisi Ketua Komisi E juga berhsil mendorong lahirnya dua Perda strategis dibidang pemenuhan kebutuhan dasar melalui Perda Sistem Pendidikan Daerah dan Perda Sistem Kesehatan Daerah. Komisi E juga mendorong terpenuhinya alokasi minimum 20% untuk anggaran di sektor pendidikan. Atas upaya mendorong peningkatan anggaran sektor pendidikan ini pula, Fraksi PKS berhasil dalam perjuangannya dalam kepemimpinan di Komisi E untuk mewujudkan penggratisan biaya sekolah (SPP) untuk SMA. Di Komisi E pula diperjuangkan alokasi anggaran sektor Kesehatan 15% dari total APBD meskipun sampai saat ini masih belum terpenuhi. Beberapa anggota Fraksi PKS pada periode ini juga mengungkapkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunan anggaran seperti penyimpangan dalam pembangunan pasar ikan hias di Johar Baru, pengadaan filling kabinet. Pada periode ini pula, terdapat beberapa langkah politik yang dilakukan FPKS diantaranya :

• 
  
• Kebijakan untuk tidak menerima parsel bagi anggota FPKS DPRD DKI Jakarta
  
• Menerapkan visi dedikatif dalam pembahasan APBD, yaitu dengan memastikan terjadinya maksimalisasi penerimaan asli daerah dalam struktur penerimaan APBD dan efisiensi pengeluaran pembangunan
  
• Menolak rencana kenaikan tarif parkir sebesar 200%
  
• Menuntut pelaksanaan hukum yang konsisten dalam menegakkan aturan parkir liar di Jakarta
  
• Mendesak Gubernur DKI untuk mengganti konsorsium dan operator transjakarta agar pengelolaan transportasi publik di Jakarta lebih profesional
  
• Mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menjual 6 BUMD yang saat ini tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pemasukan kas daerah
  
• Puncaknya, pada Pilkada 2007, Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang berani mencalonkan pasangan Cagub-Cawagub untuk menantang pasangan yang notabene incumbent dan tidak banyak membawa perubahan bagi Jakarta.
  

Pada periode 2009-2014, upaya-upaya untuk memperjuangkan aspirasi warga Jakarta terus dilakukan. Anggota Fraksi PKS yang memimpin Badan Legislasi Daeerah (B alegda) berhasil menginisiasi dan mengawal lahirnya Perda-Perda strategis bagi pembangunan Jakarta. Jakarta menjadi daerah pertama yang melahirkan Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Pada periode ini, Balegda juga memotori lahirnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-20130, Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), beberapa Perda di sektor transportasi  untuk membantu mengatasi masalah kemacetan,  Beberapa Perda pembentukan lembaga baru di Pemda DKI Jakarta (BPTSP, BPBD, LMK) untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama 5 tahun, Balegda yang dipimpin kader PKS berhasil menghasilkan 85 Perda atau rata-rata 17 Perda setiap tahunnya. Beberapa hasil perjuangan fraksi PKS di bidang legislasi khususnya melalui kepemimpinan di Balegda diantaranya adalah :

• 
  
• Mendorong penghapusan pajak warung makan (Warteg) dalam Perda Pajak Restoran
  
• Mewujudkan keadilan pajak dengan pengenaan PBB yang lebih rendah untuk tanah yang kecil, ketika kewenangan pengelilan PBB diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah
  
• Meningkatkan tarif pajak hiburan malam dalam Perda Perpajakan, untuk lebih mengendalikan operasionalnya dan memaksimalkan pendapatan daerah
  
• Mendorong ditetapkannya Ruang Terbuka Hijau 30% dalam Perda RTRW
  
• Penetapan modal dasar sebesar Rp. 5 Triliun untuk BUMD PT. Transjakarta dan Rp. 3 Triliun untuk PD Pasar Jaya untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan kepada warga Jakarta.
  
• Mendorong pelayanan perijinan yang lebih mudah dan cepat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  
• Menghapuskan retribusi yang tidak perlu seperti untuk dokumen kependudukan melalui revisi Perda Retribusi Daerah
  

Pada periode ini, Fraksi PKS juga membentuk pusat pengaduan, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan haknya sebagai warga Jakarta atau menjadi korban dari program dan kebijakan Pemda DKI. Posko yang didukung dengan para relawan iniberhasil mengadvokasi warga masyarakat untuk memperoleh Jaminan Kesehatan Daerah/Kartu Jakarta Sehat, memperjuangkan nasib guru honorer, sekolah yang akan digusur atau ditutup dan berbagai kasus lainnya.

Memasuki periode keempat kiprahnya di DPRD DKI Jakarta, tentu saja Fraksi PKS terus berusaha memperbaiki diri khususnya dalam melayani dan memperjuangkan aspirasi warga Jakarta. Dalam menjalani amanhnya sebagai wakil rakyat, tentu saja Fraksi PKS DKI Jakarta masih banyak kekurangan atau tidak maksimal. Ketidakpuasan atas kiprah dan pelayanan yang diberikan FPKS tentu masih dirasakan warga Jakarta. Untuk hal ini, tentu para anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS dan Fraksi PKS juga sangat terbuka dan berharap adanya masukan positif dan konstruktif dari  seluruh kalangan agar ke depan semakin baik dalam melayani dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran dan tentu saja semakin menunjukka integritasnya sebagai pribadi maupun institusi. Selamat Milad PKS ke 17...semoga selalu dihati masyarakat.