Menteri Pendidikan Baru Vs Problematika Pendidikan

Menarik mengikuti dinamika politik dan pemerintahan jelang pelantikan presiden terpilih. Hari ini, presiden terpilih, Prabowo Subianto telah memanggil tokoh -- tokoh nasional baik dari kalangan politisi, akademisi, profesional bahkan pebisnis. Kuat berhembus bahwa tokoh --tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara adalah tokoh yang akan menempati posisi sebagai menteri di kabinetnya kelak.

Dari sekian banyak tokoh nasional yang dihadirkan, menarik untuk dibahas adalah sosok calon menteri pendidikan yang isunya akan di isi oleh Abdul Mu'ti. Siapakah beliau? Dikutip dari berbagai sumber, Abdul Mu'ti lahir pada 2 September 1968 adalah seorang Cendekiawan Islam Indonesia. Pendidikan dasarnya ditamatkan di Kudus pada tahun 1986. Dia meraih gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

Kemudian dia mengenyam dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Flinders, Australia Selatan pada tahun 1996. Dia melanjutkan pendidikan doktoralnya S3 di UIN Syarif Hidayatullah pada 2008 dan merupakan Guru Besar di kampus tersebut. Abdul Mu'ti dikenal publik sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Ia kini menjalankan roda organisasi Islam tersebut bersama sang Ketua Umum, Haedar Nashir pada periode 2022-2027.

Sudah banyak pekerjaan rumah yang menunggu menteri pendidikan yang baru kelak. Isu -- isu mengenai kesejahteraan guru honorer, pelaksanaan pengangkatan guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), seleksi PPG (Pendidikan Profesi Guru), analisis jabatan, kebutuhan serta sebaran guru di Indonesia, pemerataan infrakstruktur sekolah di daerah -- daerah dan masih banyak lagi.

Disisi lain, mohon dapat menjadi perhatian menteri pendidikan terpilih, banyaknya guru yang tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidikan, disebabkan ketiadaan orang dalam suatu instansi pendidikan menyebabkan pendidikan dituntut untuk menjadi multitasking. Banyaknya keluhan guru yang diberi tugas tambahan sebagai administrator sekolah, bendahara sekolah, panitia -- panitia kegiatan yang bersifat mandatori dari kedinasan menyebabkan guru tidak fokus mengajar, kehilangan passionnya untuk masuk ke kelas dan hadir di kelas dengan energi yang sudah terkuras.

Kompleksitas masalah di dunia pendidikan Indonesia memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengurainya. Namun, semua itu dapat diurai satu persatu jika memang menteri pendidikan terpilih kelak memiliki niat baik yang menjadi landasan dalam mengemban amanatnya. Organisasi guru seperti PGRI, PGMI, IGI dan sebagainya dapat dilibatkan dalam penentuan kebijakan. Kalangan -- kalangan yang menjadi support system di lingkungan kementerian pendidikan sebaiknya memiliki latar belakang guru, aktivis guru/ aktivis pendidikan. Jangan lagi, organisasi -- organisasi guru tersebut dihadirkan hanya untuk hal -- hal yang bersifat seremonial belaka.

Kini, harapan kami para guru di Indonesia berada pada pundak pemerintahan terpilih dan menteri pendidikan yang baru. Semoga apa yang menjadi keluhan dan temuan yang selama ini mengemuka di berbagai lini massa dapat menjadi perhatian dan diselesaikan secara merata. Jika para hakim dapat berkeluh kesah tentang pendapatannya. Guru pun mempunyai hak yang sama, jangan lagi ada guru -- guru hidup dengan gaji yang tidak manusiawi, hidup dengan memulung dan sebagainya. Semoga saat peringatan hari guru nanti, kami para guru mendapatkan kabar gembira bahwa guru adalah orang -- orang yang bekerja mencerdaskan anak bangsa yang berangkat kerjanya bahagia, tidak ada cerita tentang derita atau cerita tentang kecewa.

Menteng Dalam

10.39 PM