Demokrasi Sosial

Dalam suatu perkuliahan saya ditanya oleh mahasiswa 'demokrasi apa yang paling cocok untuk Indonesia?'

Saya menjawab: 

Kalau kita membaca Sila ke 4 dari Pancasila di situ disebutkan 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan'.  Mari kita bahas satu demi satu kalimat sila ke 4 ini.

• Kata kerakyatan mengandung pengertian bahwa sesungguhnya kekuasaan negara itu berada ditangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan berhak menentukan ke mana arah negara. Dan kepada rakyat pula pemimpin dan para wakil rakyat di parlemen harus bertanggungjawab.
• Kalimat selanjutnya  dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kata hikmah ini merupakan resapan dari ajaran agama yakni agama Islam. Hikmah artinya pertunjuk yang bersumber dari wahyu. Hikmah juga memiliki pengertian keilmuan. Jadi pemerintahan demokrasi Indonesia harus berdasarkan sumber aturan dari wahyu, karena wahyu merupakan petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia di dunia. Pemerintahan juga harus diatur oleh orang-orang yang berilmu atau memiliki kompeten untuk mengurus negara, bila negara diurus oleh orang yang tidak berkompeten atau tidak berilmu maka kehidupan negara menjadi rusak, rakyat menjadi tidak terwakili kepentingannya,  rakyat tidak merasakan adanya kemakmuran dan kesejahteraan, rakyat harus membayar pajak terlalu tinggi karena salah urus dalam pemerintahan berakibat negara banyak berhutang kepada negara lain atau kepada bank dunia. Setelah dipilih oleh rakyat pemimpin yang memiliki kompeten atau berilmu, maka kepemimpinan dalam demokrasi Indonesia harus dapat melahirkan atau memutuskan hal-hal yang bijaksana. Kata Bijaksana ini mengandung pengertian mau mendengar dan menerima saran atau mengabulkan atau memberikan layanan kepada rakyat dengan optimal dengan segenap kemampuan. Pemerintahan dalam demokrasi menurut sila ke 4 ini harus mewakili seluruh rakyat Indonesia, mensejahterakan seluruh rakyat dan bukan mensejahterakan sekelompok orang. Dan negara tidak diatur oleh sekelompok orang yang mengeruk sebesar-besar keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
• Kalimat berikut dalam permusyawaratan dan perwakilan, kalimat ini mengandung pengertian bahwa tidak dimungkinkan seluruh rakyat bisa mengelola negara secara langsung tetapi dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Dan dalam pembuatan keputusan, para wakil tersebut mementingkan musyawarah dan memutuskan tidak dengan suara terbanyak tetapi dengan cara mufakat, yakni lebih menimbang kemanfaatan untuk banyak orang atau seluruh rakyat, dan tidak boleh ada mayoritas yang mengesampingkan rakyat tertentu yang berada pada posisi minoritas.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila yang kita anut adalah demokrasi sosial yang lebih mementingkan kesejahteraan secara kolektif yakni seluruh bangsa, dan tidak memberikan peluang bagi individu untuk memperkaya diri dengan cara berbuat tidak adil kepada yang lainya.

Bunyi sila ke 4 ini harus dirangkaikan dengan sila kelima yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini mengandung arti bahwa kehidupan rakyat Indonesia pada dasarnya adalah mementingkan kesejahteraan kolektif atau bersama. Seluruh kekayaan alam baik minyak bumi, gas, batu bara, timah, tembaga, emas, uranium dan lain-lain diurus oleh negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Dengan sila kelima ini negara wajib menjamin kehidupan rakyatnya, tidak boleh ada rakyat yang miskin atau kelaparan dan tidak boleh ada orang yang terlalu kaya karena menguasai sumber-sumber daya alam yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian wajib mensejahterakan atau memakmurkan rakyat tidak dalam pengertian menjadikan rakyat malas bekerja dan menunggu bantuan sosial pemerintah, tetapi negara harus menjamin bahwa tidak ada rakyat yang menganggur tidak ada rakyat yang tidak punya sumber penghasilan. Dengan sila ke lima ini juga berarti negara harus menjamin tidak ada lagi rakyat yang berprofesi sebagai pengemis.

Adanya Badan usaha milik negara adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak tersedia atau harganya mahal. Oleh karena itu apa yang dijual oleh badan usaha milik negara harus murah dan berkualitas. Badan usaha milik negara tidak boleh mengambil keuntungan dari rakyat dengan cara yang serakah. Yang jadi keanehan adalah sering kali badan usaha milik negara ini melaporkan kerugian tetapi gaji para pengelolanya sangat tinggi. Dan ini tidak sesuai dengan sila kelima.