Dengan memperhatikan arahan dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengikuti klasifikasi zona risiko wilayah yang ditetapkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kebijakan yang diikuti perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kebijakan tersebut dilakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi yang sudah mulai dilakukan di daerah-daerah.
Hingga hari ini kebijakan tersebut terus dilakukan tinjauan dan evaluasi implementasi perubahan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19 pasca diterbitkannya surat keputusan tersebut.
Pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingin tidak hanya wilayah zona hijau atau wilayah yang tidak terjadi kasus virus Corona saja yang boleh melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka, wilayah dengan zona risiko rendah juga dimungkinkan untuk segera melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka secara terbatas.
Dalam hal ini, sekolah boleh mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka jika pemerintah daerah sudah memberi izin melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, izin untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama harus mendapatkan izin dari kantor wilayah setempat yang juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah setempat, dan dengan persetujuan orang tua atau wali murid / santri.
Beberapa daerah di Indonesia, hingga hari ini masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Banyak diantaranya harus menggunakan metode pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam proses pelaksanaan kegiatannya.
Seperti dilaporkan Kompas (31/8), untuk daerah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, angka positivity rate Covid-19 masih berada di angka 2,44 atau di bawah standar WHO yaitu 5. Sementara angka reproduksi efektif berada di bawah angka 1, yaitu berada di angka 0,75. Bupati Banyumas Ir. H. Achmad Husein dalam hal ini sangat berhati-hati dalam memberi lampu hijau untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, izin pembukaan sekolah di Kabupaten Banyumas masih harus dilakukan secara bertahap dan selektif.
Secara umum, akibat pandemi ini harus diakui telah menghambat kegiatan belajar mengajar. Siswa / santri terpaksa diliburkan dan harus mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Hal demikian sejauh ini juga menghadapi kendala-kendala yang mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di banyak daerah, yaitu meliputi antara lain:
1. Belum tersedianya perangkat teknologi komunikasi secara merata. Komputer, laptop, telepon genggam atau alat komunikasi lain yang merupakan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar secaa daring tidak dimiliki merata oleh siswa / santri di daerah-daerah pelosok.
2. Masih banyak diantara siswa dan orangtua / wali yang masih gagap dalam menggunakan perangkat komunikasi.
3. Kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya masih sangat terbatas untuk membeli peralatan komunikasi berikut dengan kuota internetnya.
4. Kekuatan sinyal jaringan internet belum cukup menjangkau dan merata hingga ke seluruh pelosok daerah.
