Sejarah, Tugas, dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, atau yang biasa dikenal sebagai KPK, merupakan sebuah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dalam memerangi tindak pidana korupsi.
Tugas utama KPK di Indonesia adalah sebagai lembaga pencegah dan penindak tindak pidana korupsi. KPK menjalankan tugasnya secara independen dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002.
Menurut Wikipedia, KPK memiliki beberapa tugas dan fungsi, termasuk koordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi-instansi tersebut, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga bertugas dalam tindakan pencegahan korupsi dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam menjalankan tugas koordinasi, KPK memiliki kewenangan seperti mengkoordinasikan proses penyelidikan, menetapkan sistem pelaporan terkait pemberantasan korupsi, meminta informasi dari instansi yang terkait, serta melakukan pendapat umum atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK juga menjalankan tugasnya dengan memegang lima asas, yaitu Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, dan Proporsionalitas. Asas-asas ini mendasari tindakan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sejarah terbentuknya KPK mencakup perkembangan hukum di Indonesia, dimulai dari reformasi tahun 1999 dan berlanjut dengan berbagai perubahan undang-undang yang menghasilkan lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini mengindikasikan bahwa KPK adalah stimulus penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, tantangan tidak berhenti di sini, karena KPK harus terus berhadapan dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, seperti 12 menteri yang telah menjadi tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa peran KPK masih sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kebersihan negara Indonesia dari korupsi.
BERIKUTLAH DAFTAR NAMA-NAMA PERNAH MENJADI PIMPINAN KPK :
1. Taufiequrachman Ruki
Periode 29 Desember 2003 - 16 Desember 2007
