Mohon tunggu...
TRI NOVIA NELITA YANTI HAREFA
TRI NOVIA NELITA YANTI HAREFA Mohon Tunggu... Lainnya - Universitas Kristen Indonesia Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik

kepribadiaan saya sangat suka hal-hal baru, suka melakukan hal yang menarik dan menantang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Korupsi dan Reformasi Birokrasi

28 Oktober 2024   11:27 Diperbarui: 28 Oktober 2024   11:27 60
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Diindonesia korupsi sangat dianggap lumrah dikalangan masyarkat dan pemerintah. korupsi ituh merupakan masalah yang cukup sangat siknifikan  karna menghambat kemajuan negara dan merusak kepercayaaan masyarakt terhadapa pemerintah. namun, hal ituh sering membuat masyarakat tidak percaya akan pemerintah yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan pemerintah itu sediri yang menyalagunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi baik dalam bentuk uang, fasilitas  dan sangat  berdapak buruk bagi masyarakata.

nahhh...... 

sebenarnya, sudah banyak upaya reformasi. Namun, meski sudah banyak upaya reformasi, perubahan signifikan sering kali membutuhkan waktu dan konsistensi yang luar biasa. Tantangan reformasi birokrasi di Indonesia, misalnya, meliputi resistensi dari dalam, budaya birokrasi yang sudah lama tertanam, dan kurangnya keberlanjutan program reformasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Akan tetapi, di negara-negara yang sukses menerapkan reformasi birokrasi, hasilnya sangat terlihat, seperti pelayanan publik yang lebih cepat, pengurangan korupsi, dan meningkatnya kepuasan publik.

korupsi dan reformasi birokrasi adalah dua hal yang sangat berkaitan. Reformasi birokrasi bisa menjadi salah satu solusi utama dalam menekan praktik korupsi jika diterapkan dengan konsisten, didukung oleh pemimpin yang berintegritas, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Kita memerlukan sistem yang bukan hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mencegahnya dari awal melalui perbaikan sistemik. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya soal meningkatkan efisiensi, tetapi juga bagian dari perjuangan untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun