Birokrasi Pemda : Antara Internet, W-LAN dan Kantor Tanpa Kertas

Sudah bertahun-tahun hal ini digembor-gemborkan via e-government, namun sayang implementasinya sangat tersendat, bahkan cenderung piranti elektronik hanya sebagai mesin ketik, tapi transaksi perkantoran pemerintah masih manual.

Hal ini yang membuat mudahnya melakukan penyimpangan SPJ dan masalah keuangan lainnya, penyimpangan karena masih banyaknya campur tangan secara manual.

Pak presiden Jokowi melalui Menpan menginginkan agar seluruh birokrasi pemda lebih fokus merintis implementasi e-government,dankita sangat berharap pemerintahan dan birokrasi Indonesia makin transparan, terbuka, online, transaksi online, laporan online, dan proyek-proyek IT yang menghabiskan miliaran dana di masa lampau yang kini banyak mubazir, segera diakhiri, dan segera diwujudkan melalui penyiapan pemerintahan yang sumberdaya/SDM-nya menguasai, kompetitif, bisa kerja dan didukung pimpinan yang memberikan mensupervisi dan asistensi dengan sungguh-sungguh dan apa adanya, terintegrasi, sistematis dan online.

Semua orang harus sudah terbiasa dan familier dengan aplikasi SIM (Sistem Informasi Manajemen), misal SIMDA, SIM RS atau aplikasi SIM lain untuk membuat laporan secara jaringan. SPJ (Surat Pertanggungan Jawab) dari penggunaan anggaran pemerintah tidak lagi berlembar-lembar yang menyita waktu untuk membuatnya, tapi lebih ringkas, online, dan namun bisa dilacak keaslian dan kebenaran dokumen penggunaan dananya, dan yang jelas susah diakali untuk melakukan penyimpangan, berbeda jika secara manual.

Sudah saatnya pemerintah pusat membakukan aplikasinya untuk sistem pengelolaan kepemerintahan (keuangan, perencanaan, koleksi data,aset, etc), buat yang murah, terintegrasi, pendekatan sistem, terus menerus dimonitor dan libatkan tenaga yang kompeten. Memang sudah ada seperti SIMDA versi BPKP atau versi Depdagri, namun itu baru untuk keuangan, sedang untuk manajemen kepegawaian, dokumen surat-menyurat, SMS gateway, manajemen aset, sistem antrian,absensi dan lain-lain, masih perlu dibakukan juga.

Sementara kalau kita lihat di sektor swasta, di transportasi ada gojek yang berbasis android, tiket pesawat/kereta api/hotel, di Indomart/Alfamart, toko buku, toko modern transaksinya sudah berbasis IT, sudah sewajarnya pemerintah segera berbenah menjadi kantor modern berbasis IT, kantor yang terintegrasi dalam jaringan, kantor tanpa kertas.

Kantor dengan meja penuh dokumen SPJ dan tumpukan kertas? Ayo tinggalkan....Ayo mulai dirintis kantor tanpa timbunan dokumen kertas di meja PNS!! Jangan kalah dengan swasta, atau kita tiru mereka..