Begitu Sulit Jadi Guru Honorer

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, posisi guru honorer sering kali terabaikan dan dipandang sebelah mata. Meskipun banyak di antara mereka yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang setara dengan guru ASN (Aparatur Sipil Negara), mereka tetap berada di kasta terendah dalam sistem pendidikan. Status yang tidak jelas, serta gaji yang sangat minim, membuat banyak guru honorer merasa terpinggirkan. Dalam konteks ini, sudah saatnya kita menyoroti nasib guru honorer dan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pendidikan di tanah air.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh guru honorer adalah gaji yang jauh di bawah standar dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp300.000 per bulan atau bahkan lebih rendah berdasarkan hitungan jam mengajar, sulit bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama setelah kenaikan harga BBM semakin memperburuk keadaan. Di tengah situasi ini, banyak guru honorer yang terpaksa mencari pekerjaan lain, seperti menjadi ojek online, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara finansial, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Ketidakpastian ekonomi ini menciptakan tekanan psikologis yang berpengaruh pada dedikasi dan motivasi mereka dalam mengajar. Dampak dari situasi ini tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas. Ketidakpastian ini mendorong banyak guru honorer untuk meninggalkan profesi mereka. Ketika tuntutan untuk bertahan hidup semakin mendesak, banyak yang memilih beralih ke pekerjaan lain, meskipun dengan hati yang berat. Keberadaan mereka sebagai guru sering kali tidak dihargai, sehingga kualitas pengajaran pun terganggu. Ketika siswa diajar oleh berbagai guru honorer yang berbeda-beda akan terjadi keterputusan dalam materi ajar yang mengakibatkan kesulitan bagi siswa dalam memahami pelajaran. Kualitas pendidikan pun menjadi terpengaruh dan siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang konsisten. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi berdampak pada masa depan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penting untuk membandingkan situasi guru honorer di Indonesia dengan negara lain, seperti Malaysia. Di Malaysia, proses rekrutmen guru dilakukan dengan lebih terencana dan sistematis. Hanya kampus negeri yang diperbolehkan menyelenggarakan

pendidikan calon guru dan ada pemetaan kebutuhan guru yang jelas. Hal ini memastikan bahwa jumlah lulusan keguruan sebanding dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dapat menjaga mutu pendidikan dan memastikan bahwa lulusan memiliki peluang kerja yang jelas. Sebaliknya di Indonesia terdapat surplus lulusan keguruan yang tidak dapat terserap, menciptakan banyak guru honorer dengan gaji yang sangat rendah. Ketidakseimbangan ini menciptakan tantangan besar bagi sistem pendidikan karena banyak lulusan yang seharusnya berkontribusi malah terjebak dalam status honorer yang tidak menguntungkan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap nasib guru honorer. Kebijakan yang ada sering kali tidak berpihak kepada mereka dan banyak keputusan diambil tanpa mempertimbangkan dampak terhadap tenaga pengajar di lapangan. Ketidakpastian mengenai status pekerjaan mereka dan rendahnya penghargaan terhadap profesi ini membuat banyak guru honorer merasa tidak dihargai. Hal ini telah menciptakan rasa frustrasi di kalangan mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas pengajaran. Ketika guru merasa tidak dihargai, bagaimana mereka dapat memberikan yang terbaik untuk siswa? Ketidakpuasan ini menciptakan siklus negatif dalam pendidikan yang sulit untuk dipecahkan.

Selain itu, kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia juga menambah tantangan bagi guru honorer dengan adanya Kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk mampu mengajar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Namun, untuk menerapkan kurikulum ini secara efektif, diperlukan infrastruktur yang memadai dan jumlah guru yang cukup. Dengan jumlah siswa mencapai 45 juta dan jumlah guru yang hanya 3,31 juta, tantangan ini menjadi semakin besar. Idealnya satu kelas terdiri dari 20 siswa, tetapi kenyataannya sering kali mencapai 40 siswa dalam satu kelas. Ini jelas menghambat penerapan kurikulum yang efektif karena guru tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa. Kualitas pembelajaran yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka pun sulit tercapai jika situasi ini tidak diperbaiki.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi guru honorer, pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Pertama, pemetaan kebutuhan guru harus dilakukan secara menyeluruh agar rekrutmen guru dapat lebih terencana. Kedua, menetapkan gaji minimum yang lebih manusiawi, setidaknya Rp1.000.000 per bulan, sebagai langkah awal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gaji yang layak tidak hanya memberikan penghargaan yang pantas, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi guru dalam mengajar. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya pelatihan berkelanjutan bagi guru honorer, sehingga mereka dapat terus mengembangkan kemampuan dan kualitas pengajaran mereka. Pelatihan yang efektif akan membantu mereka beradaptasi dengan kurikulum baru dan teknik pengajaran yang lebih baik dengan dukungan yang tepat, guru honorer bisa menjadi agen perubahan dalam pendidikan.

Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kesejahteraan guru honorer harus menjadi prioritas karena mereka adalah ujung tombak dalam mencerdaskan generasi penerus dengan memberikan dukungan dan penghargaan yang layak kepada guru honorer kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai peran guru, serta menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses kepada pendidikan yang berkualitas. Hanya dengan langkah-langkah nyata dan kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Dalam jangka panjang, ini adalah investasi yang akan membuahkan hasil bagi generasi mendatang dan kemajuan bangsa.

Di sinilah peran masyarakat juga menjadi penting. Kesadaran akan pentingnya menghargai guru sebagai pilar pendidikan harus ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat. Program-program yang mendukung kesejahteraan guru honorer, baik dari pemerintah maupun komunitas, harus diperkuat. Misalnya, kampanye untuk menggalang dana, program beasiswa bagi anak-anak guru honorer, dan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam pendidikan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan lebih adil, yang pada akhirnya akan memberi manfaat besar bagi generasi mendatang.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, guru honorer tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam dunia pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di garis depan untuk mencerdaskan bangsa, meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang layak dan penghargaan yang pantas. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan usaha kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.