Bahasa Pemerintah Vs Bahasa Rayat

Hari ini akan menjadi hari yang begitu menegangkan bagi hampir seluruh rakyat Indonesia, mengapa? Karena hari ini dijadwalkan akan diadakan rapat paripurna oleh DPR yang akan juga membahas terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, lebih tepatnya yani terkait RAPBN-P 2013.

Lantas mengapa harus di paripurnakan? Ya jelas harus, karena DPR mempunyai fungsi kontrol yang bertujuan untuk menjaga jalannya pemerintah yang dinahkodai rezim SBY. Lantas apakah wacana kenaikan BBM yang sudah dijelaskan oleh SBY menjadi suatu kelalaian dalam pengawasan DPR terhadap pemerintah?

Jika RAPBN-P 2013 diketuk palu siang ini, maka secara otomatis BBM bersubsidi akan dinaikkan oleh Pemerintah beserta program penanggulangan kemiskinan bagi rakyat miskin dan rentan miskin. Saat ini, bagi banyak kalangan dan sebagian kalangan kenaikan harga BBM bersubdsidi masih menjadi polemik. Menurut Pemerintah kenaikan harga BBM bersubsidi ini merupakan pilihan terakhir demi menyelamatkan keuangan negara yang akan "jebol" jika BBM bersubdisi tidak dinaikkan.

Tidak berhenti sampai disitu, segala asumsi kalkulasi berupa data juga dipaparkan oleh Pemerintah demi memberikan sebuah alasan rasional kepada rakyat, seperti:

1. 
   
2. Total cadangan minyak Indonesia hanya 4,2 miliar barel,
   
3. Anggaran negara tidak mampu mensubsidi BBM sebesar Rp. 193 Triliun
   
4. Pinjaman utang total luar negeri menggelembung hingga Rp. 2000 Triliun.
   

(Data tersebut diambil dari jejaring sosial yang menyebar dikalangan mahasiswa)

Lantas pedulikah rakyat dengan data - data tersebut? Rakyat miskin Indonesia sepertinya tidak begitu memperhatikan data - data tersebut dikarenakan mereka sibuk mencari sesuap nasi untuk anak - anaknya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rakyat Indonesia mungkin masih "kurang" cerdas dan dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih kurang baik.

Rakyat miskin Indonesia hanya tahu bahwa BBM akan naik, harga kebutuhan pokok akan naik, harga tarif angkutan umum akan naik, namun pendapatan tidak naik. Maka sudah jelas bahwa ketegasan penyelenggara negara saat ini menjadi pusat perhatian rakyat miskin dan rentan miskin.